Ilustrasi Pinterest
Oleh Bintang Kejora
MediaMuslim.my.id, Opini — Delapan tahun telah berlalu, namun proses ganti rugi lahan untuk proyek Tol Jakarta–Cikampek (Japek) II sisi Selatan di wilayah Bantargebang masih belum tuntas. Warga terkatung-katung, sebab sertifikat tanah telah terblokir oleh BPN, sehingga tidak bisa digunakan untuk balik nama maupun jaminan pinjaman bank.
Idealnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bisa rampung lebih cepat, kurang dari 1—2 tahun, namun ternyata tersendat karena kendala teknis dan birokrasi di lapangan. Perwakilan warga Bantargebang melaporkan hal ini kepada Komisi I DPRD Kota Bekasi bahwa terdapat sekitar 500 bidang tanah milik warga yang proses pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR)-nya mandek hingga sekitar delapan tahun. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjelaskan bahwa, pencairan ganti rugi masih menunggu proses perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) yang masa berlakunya habis.
Padahal sosialisasi awal warga terdampak di Kecamatan Bantargebang sudah berlangsung pada akhir 2018. Sejak saat itu, beberapa faktor utama membuat pencairan Uang Ganti Rugi (UGR) yang terus tertunda, akibat banyak tanah yang masih berstatus girik, terjadi sengketa waris, batas tanah tumpang tindih, atau ketidakcocokan data antara surat dan pengukuran di lapangan.
Selain itu, beberapa titik juga melintasi fasilitas sosial/umum (seperti bangunan sekolah negeri) yang memerlukan proses tukar guling dan pencarian lahan pengganti oleh Pemda sebelum trase di sekitarnya bisa dituntaskan. Maka hal ini semakin menambah panjang deret permasalahan ganti rugi tersebut.
Pembangunan ala kapitalis berpihak pada kapital. Maka tak heran, birokrasi yang rumit acapkali terjadi pada pelayanan publik. Masyarakat harus bolak-balik melengkapi dokumen atau terpaksa mengeluarkan sejumlah uang pelicin agar urusannya selesai. Pembangunan ala kapilatis belum mampu memenuhi kebutuhan manusia. Sebaliknya, rakyat terpaksa tunduk pada kebijakan, meski akhirnya harus kehilangan haknya.
Solusi Islam
Pembangunan dalam Islam berorientasi pada kebutuhan dan kemaslahatan umat. Ketika terjadi relokasi warga, maka dipastikan warga terdampak tidak kehilangan haknya. Bahkan mereka kan mendapat ganti yang sepadan, dengan proses yang mudah dan cepat, tanpa penundaan. Bahkan dipastikan tidak ada hak warga yang terganggu.
Pada masa Kekhilafahan, pengambilan tanah atau rumah rakyat untuk kepentingan umum seperti perluasan masjid atau pelebaran jalan, harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Negara pun harus memberi ganti rugi yang dibayarkan secara tunai dari kas negara (Baitul Mal) sebelum pembongkaran dilakukan.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara melindungi kepemilikan pribadi (individu). Negara tidak boleh mengambil harta rakyat secara paksa kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan publik (maslahah ammah) yang mendesak, maka pemindahan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan keridaan pemilik awal.
Sebagaimana pernah terjadi di masa perintahan Khalifah Umar bin Khaththab (17 H) yang mengadakan perluasan Masjid Nabawi , untuk menampung jumlah jemaah yang meningkat pesat. Khalifah membeli rumah-rumah penduduk di sekitar masjid dengan harga yang adil dari Baitul Mal. Abbas bin Abdul Muthalib, sempat enggan menjual rumahnya, maka masalah tersebut dibawa ke hadapan hakim Qadhi Ubay bin Ka'ab. Hakim memenangkan hak Abbas sebagai pemilik sah tanah tersebut, namun akhirnya Abbas dengan sukarela mewakafkan rumahnya demi kepentingan umat.
Di masa Khalifah Utsman pun pernah terjadi perluasan area ibadah, sehingga rumah-rumah warga di sekitar Ka'bah dibeli negara untuk keperluan tersebut. Sebagian warga menolak harga yang ditawarkan, tetapi khalifah memberikan kompensasi finansial yang tinggi dan memperlakukan pemilik lahan dengan penuh penghormatan sehingga warga si empunya rumah, tidak merasa keberatan terhadap keputusan negara tersebut.
Pada masa kelemimpinan Saad bin Abi Waqqash juga pernah dilakukan pembangunan Masjid Kufah dan penataan kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah. Sedari awal, negara telah menetapkan lebar jalan utama hingga mencapai puluhan hasta. Tujuannya agar tidak menggusur pemukiman warga di kemudian hari. Akan tetapi ketika terdapat kebutuhan fasilitas publik yang mendesak hingga harus memindahkan bangunan, maka negara akan menyediakan lahan pengganti atau kompensasi langsung dengan penawaran terbaik.
Sementara pada masa Khalifah Al-Ma'mun, negara berencana membangun atau memperluas sebuah masjid besar di Baghdad. Semua penduduk di sekitar lokasi pembangunan telah sepakat menjual rumah mereka dengan harga tinggi, kecuali seorang wanita tua yang memiliki gubuk kecil tepat di area proyek. Ia menolak tawaran ganti rugi berapa pun besarnya, sebab rumah itu adalah tempat tinggal dan kenangan keluarganya. Maka khalifah pun menghargai keputusannya dan meminta para arsitek mengubah desain masjid agar tidak mengganggu rumah wanita tersebut.
Begitu pula tatkala Amr bin Ash menjabat sebagai Wali (Gubernur) Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, ia berencana memperluas Masjid Amr bin Ash di Fustat (Kairo lama). Tepat di samping masjid terdapat rumah milik seorang wanita tua beragama Yahudi. Wanita itu menolak menjual rumahnya. Karena merasa proyek perluasan masjid sangat mendesak, Amr bin Ash tetap membongkar rumah tersebut dan meletakkan uang ganti ruginya di Baitul Mal agar bisa diambil sang nenek kapan saja. Nenek Yahudi itu menempuh perjalanan jauh dari Mesir ke Madinah untuk mengadu langsung kepada Khalifah Umar bin Khaththab.
Maka khalifah Umar kemudian mengambil sepotong tulang, menggoreskan garis lurus di atasnya sebagai simbol keadilan, lalu menyerahkannya kepada nenek tersebut untuk diberikan kepada Amr bin Ash. Begitu melihat tanda dari Khalifah Umar, Amr bin Ash langsung menyadari kesalahannya, membongkar kembali bagian masjid yang berdiri di atas tanah sang nenek, dan membangun ulang rumah wanita itu seperti sedia kala. Terharu oleh keadilan tersebut, sang nenek akhirnya memeluk Islam dan mewakafkan tanahnya untuk masjid.
Dalam kajian fikih Islam (istimlak lil maslahah al-ammah), jika pemilik tanah menolak menjual asetnya untuk kepentingan umum, pemerintah tidak boleh langsung menggusur secara sepihak. Prosesnya wajib melalui keputusan qadhi (hakim). Maka qadhi kan menimbang perkara, melihat fakta dan menghukuminya. Apabila proyek yang akan dibangun tersebut untuk kemaslahatan publik, maka menjadi prioritas bagi negara untuk mengadakannya seperti jalan, irigasi, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
Edukasi akan disampaikan ke tengah masyarakat, sehingga mereka paham betul urgensi pembangunan tadi. Tidak untuk kepentingan kapital, atau individu semata. Setelah keridaan didapat, barulah qadhi akan menetapkan ganti rugi yang sepadan, agar kehidupan rakyat yang terdampak dapat terus berlanjut di tempat yang baru, tanpa sedikitpun terzalimi
Social Plugin