Bekerja Dalam Dekapan Riba

 

Ilustrasi: penandatangan MoU (rmoljatim) 

Oleh: Rut Sri Wahyuni ngsih

Institut Literasi dan Peradaban


MediaMuslim. my. id—Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait program pinjaman bunga rendah bagi murid dan alumni SMA/SMK di Jawa Timur yang akan bekerja atau magang di luar negeri.


Kesepakatan ini ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Jatim bersama PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tujuannya membantu mengatasi kendala biaya awal keberangkatan (seperti pengurusan paspor, visa, tiket, perlengkapan kerja, dan biaya hidup bulan pertama) yang kerap dihadapi lulusan SMA/SMK.


Dana bantuan modal penempatan yang disediakan mencapai Rp50 juta per orang. Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad menyebut, skema pembiayaan tersebut menawarkan bunga maksimal 3 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga tiga tahun. Program ini menyasar sekitar 4.100 anak didik yang sedang dipersiapkan untuk program kerja maupun magang ke 11 negara tujuan di luar negeri. 


Melalui kerja sama yang difasilitasi Pemprov Jatim dan Bank UMKM Jatim ini, para lulusan diharapkan bisa berangkat secara aman, resmi, dan terhindar dari jeratan rentenir atau pinjaman ilegal (rmoljatim, 19-11-2026).


Mengapa Negara Hanya Sebagai Fasilitator? 


Sekilas program ini tampak baik, ketika anak-anak yang sudah pasti mendapatkan pekerjaan terkendala biaya, maka negara menghadirkan lwmbaga keuangan dan menandatangani MoU. Bantuan itu berupa pinjaman, bukan negara yang melunasi, melainkan pekerja sendiri dengan gajinya dipotong setiap bulannya selama tiga tahun.  


Bunga tiga persen setahun, jika rata-rata gaji yang bakal diterima di luar negeri misalnya di Jepang umumnya berkisar antara ¥140.000 hingga ¥300.000 lebih per bulan, atau sekitar Rp15 juta hingga Rp33 juta lebih, tergantung kurs dan jenis pekerjaan, jalur visa, prefektur serta jam lembur. Maka dalam setahun pekerja tersebut harus membayar Rp11.880.000.


Dari total Rp396.000.000 yang diterima dalam setahun, setelah dipotong bunga masih tersisa Rp384.120.000. Jika dibawa ke Indonesia uang itu masih terbilang besar, bahkan masih bisa membeli sebuah rumah sederhana. Namun bagaimana dengan risikonya, sudah nampak risiko dunia akhirat.  


Kondisi ini tak beda dengan para pekerja migran lainnya, yang berangkat kerja ke luar negeri hanya bermodal ketrampilan seadanya, seluruh biaya ditanggung perusahaan yang memberangkatkannya. Dalam kesepakatan yang dibuat berikutnya adalah potong gaji selama 2 tahun, yang salah satu risikonya apapun yang terjadi tidak boleh melanggar kontrak, termasuk pulang ke tanah air.  


Perbedaannya hanya dari sisi siapa yang membiayai. Lagi-lagi pemerintah hanya jembatan, regulator kebijakan dan bukan penjamin sesungguhnya atas nasib pekerja tersebut. Dalam program ini malah lebih keji lagi, dimana pinjamannya berbasis riba. Sementara bagi seorang muslim haramnya riba seterang sinar matahari. Sikap menormalisasi dosa riba ini adalah bagian dari mekanisme kerja sistem kapitalisme.  


Bukti nyata, bahwa pemerintah hari ini hanya mampu memberikan solusi semu atas kesempatan kerja, ancaman pengangguran dan jaminan kesejahteraan. Sebab, menjadi pekerja migran tidak semudah membalik telapak tangan. Hanya berbekal keterampilan dan kemampuan berbahasa seadanya tak lantas segalanya beres. Masih ada perbedaan budaya, status buruh di negeri orang, terpisah dari keluarga dan sanak saudara hingga risiko terjebak dalam praktik perdagangan orang, penipuan perusahaan dan lain sebagainya.  


Di beberapa negara yang bekerja sama juga ada sentimen terhadap agama tertentu (baca: Islam), hingga tingginya pajak. Layakkah kita mengingat sebuah peribahasa,"daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri". Meski banyak kekurangannya, kita patut hargai upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Namun kita sekaligus bisa mengoreksi bahwa ada sebuah sistem pemerintahan yang lebih bagus, yaitu sistem Islam yang terbukti sepanjang 1300 tahun mampu memberikan kesejahteraan nyata kepada rakyatnya.  


Islam Sistem Sempurna 


Allah swt. berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (TQS an-Nisa:59).  


Perintah taat kepada penguasa jelas ditujukan kepada orang-orang beriman, dan dipastikan para penguasa itu adalah mereka yang menjalankan pemerintahaannya hanya dengan syariat Islam. Selain itu berakibat kepada salah urus, hingga halal haram pun tampak kabur .  


Negeri ini kaya raya, sumber daya alamnya melimpah. Seharusnya negaralah yang mengelola sehingga secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan sangat luas dan beragam. Maka haram hukumnya diprivatisasi, karena meskipun negara mendapatkan dividen ataupun investasi namun hasilnya sangat luar biasa dibandingkan dengan penghasilan pajak dari para calon pekerja itu dan investor.  


Salah urus ini tak hanya menyebabkan kita sepanjang hidup untuk membayar pajak, namun juga bersiap menghadapi ancaman azab pedih karena melegalkan riba. 


Inilah yang akan dilakukan pemimpin yang menjalankan syariat, yaitu menghapus riba dan muamalah lain yang bertentangan dengan syariat. Pendidikan akan diselenggarakan oleh negara dalam rangka memunculkan kompetensi yang dibutuhkan di dalam kehidupan.  


Negara akan benar-benar hadir sebagai pelayan rakyat, sebagaimana sabda Rasullah saw. , "Imam/Khalifah adalah penggembala (raa'in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya."(HR. Bukhari dan Muslim). Wallahualam bisaawab.