Tujuh Ratus Ribu: Wajah Kapitalisme


Ilustrasi Pinterest
Oleh: Diana Marantika
Founder Healing Growth S2R

MediaMuslim.my.id, Opini_ Angka tujuh ratus ribu tengah diperbincangkan di seluruh negeri. Mengapa angka ini bisa membuat satu negeri tertawa sekaligus mengelus dada? Itulah yang terjadi ketika Presiden, dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR, memperkenalkan seorang ibu bernama Susanah dari Kabupaten Bogor—seorang buruh harian pengupas bawang—dan menyebut upahnya mencapai Rp700 ribu per kilogram (Kompas.com, 15-08-2026).

Pihak Istana kemudian menyatakan akan menelusuri kembali angka yang sebenarnya. Publik menduga ini sekadar salah ucap, mestinya Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu. Bisa jadi benar hanya salah lisan. Namun ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, dari mimbar yang sama pernah disebut penggilingan padi bisa menghasilkan 2 triliun rupiah sebulan, klaim yang ramai disangkal petani seantero negeri—petani yang mendengar harga tiket pesawat untuk berlibur ke luar negeri saja sudah merasa ngeri (Pikiran Rakyat, 13 Juli 2026). 

Persoalannya bukan sekadar pada angka itu sendiri. Namun nasi sudah menjadi bubur. Angka yang dilontarkan itu langsung mengguncang seluruh linimasa. Wajar saja, sebab siapa pun yang pernah mampir ke pasar tahu apalagi kaum ibu yang sensitif dengan harga kebutuhan harianbahwa harga bawang utuh saja hanya berkisar puluhan ribu rupiah per kilogram.

Bagaimana mungkin ongkos mengupasnya justru berkali-kali lipat lebih mahal dari bawangnya sendiri? Warganet pun ramai berhitung: jika benar Rp700 ribu per kilogram, seorang pengupas bawang yang sanggup menyelesaikan sepuluh kilogram sehari akan mengantongi ratusan juta rupiah sebulan—penghasilan yang bahkan tak terbayang oleh sarjana bergelar sekalipun.

Mirisnya, sebagian orang menanggapinya dengan canda, berseloroh ingin banting setir jadi pengupas bawang. Namun di balik candaan itu tersembunyi kegetiran yang nyata. Di tengah gelombang pencari kerja yang membanjiri bursa-bursa kerja, pengangguran sarjana di negeri ini telah menembus satu juta orang, satu Juta Sarjana Nganggur, Mahasiswa di Jabar Tagih Janji 19 Juta Pekerjaan. (Kompas.id, 14-08-26) 

Sebuah ironi yang menyakitkan, sebab gelar sarjana yang dulu dijanjikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, kini justru berbaris panjang di depan pintu-pintu perusahaan yang tak kunjung terbuka.
Yang lebih mencengangkan, angka pertumbuhan ekonomi justru dilaporkan naik. Tapi kenaikan itu berjalan sendiri, tanpa diiringi pertambahan lapangan kerja yang sepadan. PHK terus meluas di berbagai sektor. Inilah yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai jobless growth ekonomi yang tumbuh tanpa membuka pintu rezeki bagi rakyatnya (Kompas, 15-08-26) 

Sistem Kapitalisme

Ketika pertumbuhan tidak sama dengan kesejahteraan, di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal seberapa besar kue ekonomi membesar bukan dari seberapa banyak individu rakyat yang benar-benar sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya. Maka wajar jika angka-angka makro terlihat indah di atas kertas, sementara di lapangan satu juta sarjana justru menganggur sebuah angka yang mustahil justru diucapkan dari mimbar tertinggi negara sebagai bukti keberhasilan program.

Yang membuat resah bukan semata-mata kekeliruan angka, melainkan apa yang tersingkap di baliknya: betapa jauhnya jarak antara mimbar pidato dengan kenyataan di lapangan. Jika data sederhana seperti upah harian seorang buruh saja bisa meleset sedemikian jauh dari kenyataan, bagaimana dengan data-data besar lain yang dijadikan dasar kebijakan soal lapangan kerja, soal kemiskinan, soal kesejahteraan?

Rakyat yang tengah berjibaku mencari kerja, yang orang tuanya rela menunggu berjam-jam di bursa kerja, tentu berharap pemimpinnya benar-benar memahami denyut kesulitan mereka bukan sekadar menghadirkan sosok-sosok sebagai bukti keberhasilan program, tanpa memastikan data yang disampaikan benar-benar mewakili kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari.

Inilah yang membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah ini murni kekeliruan teknis penyusun pidato, ataukah cerminan dari cara pandang yang memang kerap menampilkan citra keberhasilan tanpa verifikasi yang memadai hingga ke setiap jengkal akar rumput?

Pandangan Islam

Terlepas dari apa pun jawabannya, peristiwa ini mengingatkan pada satu hal mendasar: kepemimpinan sejati bukan sekadar pandai menyampaikan narasi di atas panggung, melainkan benar-benar mengenali dan mengurus kondisi rakyat yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah raa’in pengurus yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap urusan rakyat yang diamanahkan kepadanya, hingga ke hal-hal yang tampak kecil sekalipun, seperti berapa sebenarnya upah seorang ibu pengupas bawang di Bogor.

Sebab pada akhirnya, kepercayaan rakyat dibangun bukan dari angka yang terdengar mengesankan di podium, melainkan dari kesesuaiannya dengan apa yang benar-benar nyata mereka rasakan di dapur, di pasar, dan di antrean panjang bursa kerja setiap harinya.

Solusi Islam

Dalam sistem Islam, negara sangat berperan penting dalam keberlangsungan kesejahteraan umatnya, diantaranya peran negara dalam sistem Islam yaitu:

Pertama, dalam sistem Islam negara sebagai penjamin, bukan penonton. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab langsung menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan. 

Kedua, negara berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Aktif membuka lapangan kerja, mengembangkan industri strategis, serta memfasilitasi pelatihan keterampilan hingga penempatan kerja tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pasar dan swasta seperti dalam kapitalisme.

Ketiga, dalam sistem Islam kepemilikan umum dikelola negara, bukan swasta atau asing
Sumber daya alam strategis tambang, minyak, gas, hutan, air yang dalam kapitalisme dikuasai korporasi demi investasi, dalam Islam dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, sekaligus menjadi sumber besar penyerapan tenaga kerja.

Khatimah

Maka dari itu apabila sistem kapitalisme masih menjadi asas pengaturan ekonomi, sistem ini akan terus merusak dan memang tidak dirancang untuk menjamin kebutuhan setiap individu, melainkan untuk memperbesar kue pertumbuhan bagi segelintir pemilik modal.

Sudah saatnya kita berhenti berharap pada tambal sulam kebijakan yang lahir dari sistem yang rusak saat ini dan beralih kepada sistem Islam. Sistem Islam dengan seperangkat syariatnya, menawarkan bukan sekadar solusi teknis, melainkan paradigma yang utuh.

Negara sebagai pengurus sejati, kepemilikan umum yang dikembalikan kepada rakyat, dan jaminan kebutuhan pokok bagi setiap jiwa tanpa terkecuali. Inilah yang pernah dibuktikan langsung oleh Rasulullah ﷺ empat belas abad silam, dan tetap relevan hingga hari ini.

 Wallahu a’lam bishawab.