Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, opini--“Kenapa satu kesalahan program MBG terlihat lebih besar di
media sosial daripada seribu manfaatnya?”
Demikian kata-kata seorang konten kreator di sebuah reel Instagram. Ternyata sudah sedemikian
buruk reputasi MBG, ribuan mereka yang menolak, baik sekolah, mahasiswa, guru,
para orangtua hingga masyarakat, tetap
saja ada yang membela. Seolah MBG ini hanya satu-satunya program yang bisa
menyelesaikan masalah gizi dan stunting. Bisa jadi mereka harus lebih dalam menggali
fakta di lapangan, dan menutup mata dari keharusan peka menilai fakta tersebut.
Dari seluruh rangkaian pulau-pulau di Indonesia yang
membentang dari barat hingga timur, Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka
stunting tinggi dan gizi buruk akut, sebagaimana disebut oleh Kementerian
Kesehatan. Ironisnya, hanya ada 1 persen
dapur MBG yang beroperasi di sana. Sementara, Jawa, wilayah dengan angka
stunting terendah, justru jumlah dapurnya mencapai 53 persen (BBC.com,
28-7-2026).
Ketidakmerataan pembangunan dapur MBG semakin runyam dengan
adanya tambahan data yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
(Bakom) Muhammad Qodari, ada 414 Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima transfer anggaran namun SPPG itu
belum beroperasi (kompas.com, 29-7-2026).
Menurut Qodari, penemuan itu tak hanya berhasil
menyelamatkan kerugian negara, tapi
juga menjadi keberhasilan dari
pembenahan tata kelola program MBG yang dilakukan selama kepemimpinan Nanik
Sudaryati Deyang ke Kepala BGN sebelum Sudaryono. BGN pun sedang menjalankan reformasi lewat 11 langkah
untuk memperkuat tata kelola MBG. Pembenahan itu diawali dengan evaluasi
terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Hasilnya ada sekitar
3.000 dapur berhasil diklarifikasi
berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan serta menata ekspansi
pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan
terluar (3T). Pemerintah memang berusaha terus menyempurnakan pelaksanaan
program ini melalui pergantian kepemimpinan.
Harapannya, BGN
semakin lincah, dapat diandalkan, dan cepat merespons berbagai persoalan di
lapangan. Pertanyaannya, mengapa baru masa kepemimpinan Sudaryono diadakan
evaluasi besar-besaran? Apa karena pergantian pemimpin artinya beda perjanjian
terutama bagi pihak pengusaha dengan kapital (modal) jumbo untuk
mengamankan bisnis mereka?
Kapitalisme Gagal Mewujudkan Kesejahteraan
Dimana letak sejuta kebaikan program MBG sebagaimana
pertanyaan di sebuah konten Instagram di atas? Semua bisa melihat secara kasat
mata, program ini tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem
stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan justru realisasi anggaran,
hasil potong sana-sini dan bukan terselesaikannya problem yang menjadi
latar belakang lahirnya program ini.
Tindakan korupsi para penggede Badan Gizi Nasional juga
menunjukkan ini bukan program pengentasan kemiskinan tapi justru menjadi sarang
ketamakan atas nama makan bergizi gratis. Sebagaimana program populis lainnya,
meski Presiden Prabowo tetap keukeuh melanjutkan “Program Mulia” meski banyak
yang menghujat, tetap di lapangan banyak anggaran tersedot untuk program ini.
Sektor yang sangat butuh anggaran seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah
3T, justru terabaikan dan berdampak
buruk pada kaum ibu dan generasi.
Benarkah presiden benar-benar melihat ke bawah dan bukan
sekadar mendengar para pembisik licik di sekitarnya dengan data ABS ( Asal
Bapak Senang)? Sungguh, rakyat tidak
butuh MBG, bahkan meski rakyat di desa tidak pakai Dollar, tetap setiap
kebutuhan bisa dipenuhi dengan baik.
Yang jadi persoalan justru mengapa tega menjadikan program ini ajang
bancakan kroni penguasa/pejabat? Kebijakan yang diresmikan sebelum pijakan
hukumnya disahkan, yang kepala BGNnya sudah ditentukan padahal SPPGnya banyak
yang fiktif karena dibangun melalui previle.
Rakyat samasekali tidak diuntungkan, karena sejatinya kebijakan dalam sistem
kapitalisme hanya berorientasi pada pencitraan penguasa. Salah satunya untuk
kepentingan kontestasi pada periode berikutnya serta bagi-bagi keuntungan untuk
segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Ditambah sistem
demokrasi, menjadikan penguasa sibuk
mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan
memikirkan nasib rakyat sebab biaya
politik demokrasi sudah jadi rahasia umum biaya mahal dan
penggelembungan dana untuk biaya politik.
Sistem Islam Lebih Nyata Mewujudkan Sejahtera
Rasûlullâh saw. bersabda,“Imam/Khalifah adalah penggembala
(raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari
dan Muslim), artinya, penguasa dalam
Islam bukan sekadar mereka yang menduduki jabatan serta memiliki kewenangan
atau kekuasaan, melainkan mereka adalah
raa’in (pelayan umat) sehingga mereka
adalah orang yang paling bertanggung
jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan yang ia sahkan akan
dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Penderitaan satu orang rakyat
pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa
manusia. Sebab penguasa muslim sejati lebih takut azab Allah dibanding celaan
manusia.
Sistem Islam kebijakan yang diterapkan berorientasi pada
terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang
dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan. Selain itu, Pemilihan pemimpin
(khalifah) dalam Islam mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak
biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran
kebijakan. Sistem kapitalisme yang berkelindan dengan sistem politik demokrasi
inilah yang benar-benar mengacaukan segala hal, terutama fungsi riayah suunil umah
( mengurusi urusan rakyat). Saatnya kita mengenyahkan sistem yang batil dan menggantinya
dengan sistem yang berasal dari Allah swt. Wallahualam bissawab.
Social Plugin