Ilustrasi: Toga Wisuda (pinterest)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Mediamuslim.my.id, opini--Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) tersebut. URI sendiri adalah lembaga pendidikan yang akan mengintegrasikan pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan dan badan usaha milik negara. Pemerintah berencana membangun 10 kampus URI yang yang terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). (kompas.com, 23-7-2026).
Donny menjelaskan salah satu kampus akan dibangun pemerintah dengan memanfaatkan lahan bekas perkebunan sawit di Bogor, Jawa Barat, milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang sudah tidak produktif lagi. Sedangkan untuk kantor sementara URI, akan menggunakan bekas gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. URI juga akan mengurusi Badan Pengelola Sekolah Unggulan seperti Sekolah Unggulan Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kebijakan Bertumpuk Demi Syahwat atau Rakyat?
Bukan sekali ini spontanitas presiden membuat kebijakan, selalu fantastis, Lembaganya baru dibentuk, direkturnya sudah dilantik. Mendirikan lembaga pendidikan seolah makan kacang, renyah, gurih, tinggal buang kulitnya. Pemerintah sendiri yang mengeluarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Tapi pemerintah sendiri yang melanggar.
Demikian juga data statistik Pendidikan Tinggi 2025 menunjukkan Indonesia sudah memiliki 4.303 perguruan tinggi (359 perguruan tinggi negeri), dengan lebih dari 10,7 juta mahasiswa, dimana 214 perguruan tinggi berakreditasi Unggul yang tercatat, sebanyak 146 atau lebih dari dua pertiganya berada di Pulau Jawa.
Sementara itu, sejumlah provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua belum memiliki satu pun perguruan tinggi berstatus unggul. Artinya, masih banyak kampus belum berkembang karena keterbatasan dosen, fasilitas, dana riset, dan akses terhadap jejaring akademis. Pertanyaannya, jika belum ada pemerataan, mengapa pemerintah buat baru?
Demikian juga perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, Universitas Pertahanan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara STAN, serta Lembaga Administrasi Negara yang jumlahnya ratusan, mengapa masih buat lembaga untuk cetak pejabat pemerintahan baru, mirisnya ide ini karena meniru negara lain yang sudah lebih dulu membangun.
Salah satunya Prancis yang memiliki Institut national du service public (INSP) (sebelumnya École nationale d’administration) yang khusus merekrut dan melatih pejabat tinggi. Kemudian Cina yang memiliki Central Party School untuk membina kader partai dan pejabat yang telah berada dalam pemerintahan. Kemudian Rusia juga memiliki Presidential Academy yang tumbuh melalui konsolidasi berbagai lembaga administrasi publik. Namun keberadaan lembaga di sana bukan lembaga baru, melainkan hanya pelengkap. Kita secara sistem belum bisa menyamai, memaksakan kehendak sama seperti ketika mencanangkan program MBG yang meniru Jepang dan Swedia. Akhirnya yang muncul malah persoalan baru.
Alih-alih memperbaiki yang sudah ada, pemerintah malah membuat baru. Pola ini berulang menunjukkan penguasa kita tak punya sistem baku dalam mengatur negara dan mengurusi urusan rakyatnya. Lebih sadisnya, semua program itu didanai dari APBN, yang berkali-kali diyakinkan oleh presiden tidak cukup untuk guru. Tapi cukup jika untuk MBG, KDMP, gaji hakim dan lainnya. Apakah ini yang disebut keadilan?
URI juga mengingatkan pada Sekolah Garuda Baru, yang dibangun untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem, faktanya memang dibangun di daerah yang kekurangan akses pendidikan berkualitas dan memberikan beasiswa penuh kepada siswanya. Namun, memberi kesempatan kepada beberapa anak untuk memasuki institusi elite jelas berbeda dengan memperbaiki mutu sekolah yang diakses oleh lebih banyak anak Indonesia. Terasa lebih adil jika yang dilakukan pemerintah adalah opsi kedua, memperbaiki kualitas dan kuantitas sekolah secara merata di Indonesia.
Sistem Islam Sempurna
Begitulah ketika kita berada dalam sistem kapitalisme, sistem ini asasnya sekuler, tidak menjadikan agama sebagai landasan. Sehingga yang berlaku adalah aturan manusia. Maka jelas, akan kita lihat semakin banyak kebijakan yang keluar dari syahwat berkuasa semata. Padahal Islam jelas melarang siapapun sebagai pemimpin untuk menyusahkan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Siapa saja yang dipercaya mengurus suatu urusan kaum Muslim, lalu dia mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka karena kecintaan, maka bagi dia laknat Allah; tidak diterima dari dia pengampunan dan tidak pula tebusan sampai Allah memasukkan dia ke Neraka Jahanam”. (HR Ahmad).
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan asasi manusia, maka negara dalam pandangan Islam wajib menyelenggarakannya dengan baik. Mulai dari kurikulum yang wajib berbasis akidah Islam, gedung, laboratorium, lapangan olahraga, tenaga pendidikan dan semua sarana dan prasarana guna mendukung pendidikan akan dijamin negara, bahkan bisa gratis dengan kualitas tidak remeh temen.
Biaya negara didapat dari Baitulmal, dimana pos pendapatannya terdiri dari pos kepemilikan negara seperti fa’i, jizyah, kharaz dan lainnya. Pos kepemilikan umum, seperti tambang, energi, mineral, batubara, sungai, hutan dan lainnya dan pos zakat. Untuk zakat, akan disalurkan sesuai 8 ashnaf (golongan) sesuai yang disebutkan Alquran. Dari mekanisme inilah, negara Khilafah kaya dan mandiri. Tidak bergantung pada negara lain.
Bahkan Raja Inggris pada masa Khalifah pernah mengirim anak gadisnya untuk belajar di sekolah negara Khilafah, sebuah surat terkenal dari Raja Inggris saat itu kepada Hisyam Abdul Rahman dari Bani Umayyah yang menjadi penguasa Cordoba pada 788-796 M di Andalusia. Raja Inggris, dalam surat itu, meminta izin untuk putrinya dan anggota istana untuk belajar di Universitas Cordoba.
Pada saat kekhalifahan Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibu kota Spanyol. Cordoba saat itu juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Volume kunjungan ke perpustakaan mencapai angka 400.000 kunjungan, sementara volume pengunjung perpustakaan-perpustakaan besar di Eropa lainnya jarang mencapai angka seribu.
Banyak mahasiswa dari berbagai negara, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa, menuntut ilmu di universitas itu. Geliat pendidikan di Cordoba makin bersinar pada era pemerintahan Al Hakam Al Muntasir. Sebanyak 27 sekolah swasta didirikan, bahkan gedung perpustakaan mencapai 70 buah. Anak-anak miskin dan terlantar bisa bersekolah secara gratis di 80 sekolah yang disediakan pemerintah (langit7.id,29-9-2021).
Jelas, kita butuh pemimpin yang tidak hanya pandai bicara di podium tapi tidak bertakwa kepada Allah SWT. Hendaklah para pemimpin itu takut kepada Allah SWT akan azab yang pedih karena menyusahkan rakyatnya. Maka, tidak ada cara lain selain kembali pada pengaturan Islam agar kehidupan membaik, berkah dan penuh Rahmat. Wallahualam bissawab.
Social Plugin