Ilustrasi: Menolak gratifikasi (pinterest)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, Opini—Kasus korupsi tak pernah berhenti, ibarat sudah beli tiket kereta api, tinggal menunggu keretanya datang sambil duduk-duduk di peron atau lounge jika tiketnya istimewa. Banyak cara ditempuh untuk mengurangi tindak korupsi, salah satunya apa yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yaitu dengan terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan budaya integritas dan antikorupsi di seluruh lini organisasi.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) BRI 2026 yang berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (cnbcindonesia,4-10-2026).
Direktur Legal & Compliance BRI, Mahdi Yusuf mengungkapkan, program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BRI dalam membangun ekosistem kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. PELOPOR BRI 2026 juga diarahkan untuk melahirkan insan BRI yang mampu menjadi agen perubahan sekaligus teladan integritas di lingkungan kerja masing-masing sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). PAKSI BRI dipilih dari berbagai lini di lingkungan BRI, mencakup jajaran audit, legal & compliance, manajemen risiko, serta perwakilan dari fungsi bisnis dan operasional yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia (4/10/2026).
Sebanyak 41 peserta dari berbagai fungsi strategis BRI mengikuti program tersebut, mereka dibekali berbagai materi mengenai pencegahan korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga internalisasi nilai-nilai integritas yang relevan dengan aktivitas dan proses bisnis perusahaan. Mahdi yakin, bagi BRI sendiri penguatan tata kelola tidak cukup hanya melalui keberadaan sistem, kebijakan, dan mekanisme pengawasan.
Efektivitasnya juga sangat ditentukan oleh budaya serta perilaku insan perusahaan yang menjalankannya. Kolaborasi BRI dan KPK dalam pendidikan antikorupsi pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 melalui pelatihan calon Penyuluh Antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun dan memperkuat barisan Penyuluh Antikorupsi di lingkungan BRI.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin menekankan, bahwa efektivitas sistem pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Karena itu, integritas perlu terus dijaga dan diperkuat melalui komitmen pribadi sekaligus lingkungan kerja yang mendukung perilaku antikorupsi.
Integritas Dalam Sistem Sekuler Hanya Pajangan Hidup
Jika korupsi adalah tindak kejahatan, pelaku kejahatannya ditangkap tentu korupsi akan habis, nyatanya korupsi masih terus ada, dengan pelaku beragam dan nilai yang dikorupsi sangat luar biasa. Jika korupsi dilakukan oleh mereka yang kurang berintegritas, ketika diganti dengan orang berintegritas tinggi tentu korupsi akan habis, nyatanya korupsi merajalela dari desa ke kota, dari kepala desa hingga para pejabatnya. Jika pun bukan mereka pelakunya, nama mereka seringkali terseret bahkan menjadi tumbal dari keserakahan pimpinan yang lebih atas.
Hari ini integritas seseorang seringkali disandingkan dengan banyaknya gelar, menterengnya jabatan atau banyaknya link yang mereka miliki seperti publik figur, konten kreator dan lainnya. Sehingga mereka seringkali ditarik masuk ke lingkaran kekuasaan untuk menebar berita baik atau opini positip dari setiap kebijakan yang pemerintah sahkan.
Itulah mengapa, seringsekali pendapat untuk mengganti orang menjadi solusi bagi terhapusnya korupsi, rakyat selalu memaafkan dan percaya solusi itu, terus berharap dan terus kecewa, sampai kapan daur kebodohan itu berakhir? Bahkan calon penyuluh korupsi pun hanya akan menghabiskan energi dan biaya ketika yang krusial tidak diganti, yaitu sistem aturannya.
Hari ini kita berada di bawah pengaruh aturan kapitalisme. Sesuai namanya, maka yang paling menonjol atau berkuasa adalah harta atau modal. Siapapun bisa berkuasa asal memiliki harta, masih hangat kasus penjara mewah di Lapas II Cibinong, meski kini bangunannya sudah dihancurkan namun publik tetap mengingat betapa tidak adilnya hukum di Indonesia. Penjara yang seharusnya menjerakan,nyatanya malah menjadi istana kedua bagi para terpidana korupsi dan pembunuhan. Mereka bahkan tetap bisa merencanakan kejahatan dari balik “ jeruji” penjara.
Islam Solusi Tuntas Korupsi
Rasulullah pernah menegur salah satu pejabatnya, karena menerima suap dari pekerjaan yang menjadi amanah. Nama pegawai itu Ibnu al-Lutbiyyah dari Bani Sulaim diutus Rasulullah SAW. untuk mengumpulkan zakat. Saat kembali, ia menyerahkan harta zakat kepada Rasulullah Saw., lalu memisahkan sebagian barang sambil berkata, “Ini untuk kalian (zakat) dan ini hadiah yang diberikan kepadaku”. Rasulullah Saw. marah, beliau naik ke atas mimbar, dan bertanya, “Mengapa seseorang dari kalian yang aku utus bekerja, lalu ia datang dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini hadiah untukku’? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu itu…” (Muttafaq ‘Alaih).
Ibnu Al-Lutbiyyah tentu bukan orang sembarang sehingga diangkat menjadi pejabat oleh Rasûlullâh Saw. Tentu beriman dan amanah, namun ketika ia melakukan kesalahan, Rasûlullâh Saw. sebagai kepala negara langsung memberikan teguran, tentu dengan sanksi. Demikian pula dengan Khalifah Umar bin Khattab ketika mengangkat pejabat, ia akan memeriksa keuangan sebelum dan kelak sesudah menjabat, jika ada pertambahan tidak wajar maka akan disita sebagian dan dimasukkan ke Baitulmal sebagai harta ghulul. Harta tidak sah dari pejabat yang memiliki kekuasaan.
Dari kedua contoh di atas menunjukkan setiap orang berintegritas tetap dijaga oleh sistem aturan yang membantu ia menjadi orang amanah. Bukan malah memunculkan celah korupsi, sebagaimana dalam sistem demokrasi kapitalisme hari ini. Seringkali korupsi dilakukan untuk penggalangan dana kampanye, pemilu, dan pembiayaan lainnya yang tak mungkin diambil dari kantong sendiri. Bagi para pemilik modal besar, bahkan korupsi dijadikan sebagai jalan untuk memperkaya diri sendiri, melalui otak-atik kebijakan. Bagaimana bisa menteri ATR/BPN yang sudah terbukti korupsi namun hingga detik ini belum disidang dan menerima sanksi?
Dalam Islam, mekanismenya ada dua cara yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas agar setiap pria bisa bekerja dengan layak untuk memberi nafkah kepada keluarganya dengan halal. Negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dari kesehatan, pendidikan, keamanan ,sandang, papan dan pangan bisa terakses masyarakat dengan mudah. Tidak ada pajak dan negara tidak mengandalkan utang, melainkan mengelola harta kekayaan umum seperti tambang dan lainnya yang disimpan di baitulmal. Demikian juga dengan harta milik negara ( fa’I, jizyah, kharaz dan lainnya) dan harta milik individu berupa zakat, infak dan shadaqah.
Setiap pejabat dipilih dengan kriteria ketakwaan yang tinggi. Disamping negara khilafah akan memberikan sanksi dan hukuman yang tegas dan adil setiap kali ada pelanggaran. Maka, korupsi akan hilang dengan pasti dan rakyat akan adil sejahtera. Satu kuncinya, yaitu kembali kepada syari’at Islam kâfah. Wallahualam bissawab.
Social Plugin