Ilustrasi Pinterest
Oleh: Nenah Nursa'adah, Ciparay Kabupaten Bandung.
MediaMuslim.my.id, Opini— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan yang berulang. Bukan hanya merusak lingkungan, karhutla juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dokter spesialis paru dan pernapasan, Dr. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P(K), M.Pd.Ked., mengingatkan bahwa ibu hamil, anak-anak, balita, lansia, serta penderita asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), penyakit jantung, dan gagal jantung merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak asap karhutla. (Antara News, 28/8/2026).
Persoalannya, karhutla bukanlah bencana yang sepenuhnya tidak dapat dicegah. Karakteristik lahan gambut telah dipahami, demikian pula berbagai langkah pencegahannya. Jika kebakaran terus berulang, muncul pertanyaan besar: mengapa upaya pencegahan belum mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akar?
Selama ini, respons terhadap karhutla sering berhenti pada penanganan dampak. Masyarakat diminta memakai masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela, dan memeriksakan diri ketika mengalami gangguan kesehatan. Langkah tersebut memang diperlukan, tetapi tidak cukup jika akar persoalannya tidak diselesaikan.
Ketika Hutan Menjadi Komoditas
Karhutla tidak semata-mata persoalan kebakaran. Ada persoalan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika hutan dan lahan lebih banyak dipandang sebagai sumber keuntungan ekonomi, kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat berisiko dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.
Dalam sistem kapitalisme, kebebasan kepemilikan membuka ruang bagi penguasaan sumber daya alam oleh pihak yang memiliki modal. Hutan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas dapat berubah menjadi komoditas yang dieksploitasi demi keuntungan.
Akibatnya, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga kepada manusia dan generasi mendatang. Perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya menjadi pihak yang ikut menanggung dampaknya.
Islam Memandang Hutan sebagai Amanah
Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam. Rasulullah ﷺ bersabda:
«“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Ahmad)»
Hadis tersebut menjadi dasar bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat luas tidak boleh dikuasai secara bebas oleh individu. Dalam perspektif Islam, hutan yang memiliki karakteristik sebagai sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas termasuk dalam kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Allah Taala berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS Al-A'raf [7]: 56)
Ayat tersebut menegaskan larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, pengelolaan hutan semestinya tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tetapi juga amanah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.
Negara Wajib Mencegah dan Melindungi
Negara dalam Islam berkedudukan sebagai ra'in, yaitu pengurus urusan rakyat, sekaligus junnah, atau perisai bagi rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
«“Imam adalah perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)»
Tanggung jawab tersebut menuntut negara melakukan pencegahan sebelum bencana terjadi. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan harus dilindungi. Teknologi dan kepakaran juga harus dioptimalkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah, mendeteksi titik api secara dini, serta mempercepat pemadaman apabila kebakaran terjadi.
Di sisi lain, pelaku pembakaran dan perusakan lingkungan harus diberikan sanksi tegas yang mampu memberikan efek jera.
Negara juga wajib menjamin pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Dengan demikian, rakyat tidak dibiarkan menghadapi bencana seorang diri.
Karhutla yang terus berulang seharusnya menjadi alarm untuk mengevaluasi cara kita mengelola hutan dan sumber daya alam. Persoalannya bukan sekadar bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana mencegah api kembali muncul.
Jika hutan diperlakukan sebagai komoditas, kerusakan akan terus mengancam. Sebaliknya, jika hutan dipandang sebagai amanah dan kepemilikan umum yang harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat, perlindungan terhadap alam dan manusia menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Dengan penerapan sistem Islam secara kafah, pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada kemaslahatan, kerusakan dicegah sejak awal, dan negara hadir sebagai pelindung rakyat. Dengan demikian, perempuan dan generasi mendatang tidak terus-menerus mewarisi beban dari bencana yang berulang.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Social Plugin