Jebakan Blanket Overflight Clearance


Ilustrasi Pinterest
Oleh. Maftucha S. Pd
(Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam) 


MediaMuslim.my.id, Opini_ "Khilafah atau sistem pemerintahan Islam dalam menjalin hubungan politik luar negerinya selalu memperhatikan kepentingan kaum muslimin selain juga kepentingan dakwah dan jihad"

Di tengah memanasnya peperangan antara AS-Iran serta banyaknya sekutu AS yang menarik diri dari mendukung AS, Indonesia justru menampakkan sebaliknya. Setelah bergabung dengan BoP, kerjasama kontroversial Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai oleh publik sebagai langkah bunuh diri.

Kini Indonesia juga melakukan kerjasama dalam hal pertahanan. Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) telah ditandatangani 13 April 2026 di Pentagon. Hal yang lebih mengerikan, AS meminta Blanket Overflight Clearance kepada Indonesia.

Bahaya dari Blanket Overflight Clearance

Bagi sebuah negara yang berdaulat, wilayah udara termasuk hal krusial yang harus dijaga. Sebagai analaogi, daratan yang berbatasan dengan negara lain saja penjagaannya begitu ketat, siapa saja yang masuk tanpa ijin akan dilarang masuk. Hal yang sama juga akan berlaku pada wilayah maritim kita. 

Pertahanan udara juga tidak kalah pentingnya, siapa saja yang melintasi wilayah udara suatu negara maka dia harus memiliki ijin, jika tidak dia akan dianggap sebagai mata-mata atau musuh yang wajib disingkirkan. 

Permintaan AS agar pesawat militer mereka bebas melintasi wilayah udara kita tanpa ijin tentu membahayakan wilayah udara Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Blanket Overflight Clearance ini akan menabrak aturan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia, yakni PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara RI. 

Prinsip politik bebas aktif yang selama ini digaungkan hanya akan tinggal slogan jika Indonesia sampai menyetujui wacana ini. Dalam situasi konflik yang saat ini terjadi antara AS dan Iran, Indonesia akan dianggap sebagai partner AS dan musuh bagi Iran. 

Menjaga Kedaulatan Penuh Indonesia 

Hampir mayoritas dari rakyat Indonesia merasakan bahwa kedaulatan negeri ini telah tergadaikan. Lihatlah! kepada siapa penguasa ini selalu berpihak? Rakyat atau pihak yang berjasa terhadap kekuasaannya? 

Keberpihakan pemerintah kepada AS dinilai sebagai bentuk ketundukan terhadap tuannya. Badan intelijen AS sendiri sudah secara terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada satu pemimpin-pun yang menang atau terpilih menjadi presiden kecuali atas ijin dan arahan AS. 

Langkah mendekatnya Indonesia kepada AS di tengah kecaman dunia terhadapnya adalah bentuk kebodohan. AS dianggap sebagai negara yang telah menciptakan kerusakan karena telah memberikan dukungan kepada Israel untuk membantai rakyat Palestina dan telah menewaskan puluhan anak-anak tidak berdosa di Iran. 

Indonesia seolah tidak peduli dan masa bodoh dengan kondisi politik yang sedang berlangsung. Seharusnya Indonesia melihat dan memutuskan langkah politik yang cerdas serta mementingkan kepentingan negara dan rakyat, bukan memenuhi ambisi dan bergaya layaknya orang yang sedang cinta setengah mati kepada AS. 

Demi kehormatan dan keselamatan negeri ini, jangan sampai Blanket Overflight Clearance ini menjadi deal dan kita hanya menjadi penonton pesawat-pesawat militer AS bergerak bebas menjadikan langit kita sebagai jalan tol membawa senjata untuk menyerang negara lain. 
Menurut Hikmahanto, AS begitu ngotot meminta Blanket Overflight Clearance ini karena posisi Indonesia yang dianggap bisa menjadi rute murah ketika harus mencapai titik perang di Asia Timur. Perijinan yang berulang kali akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. 

Jika kesepakatan ini benar-benar tercapai maka posisi kedaulatan dan kehormatan negeri ini di mata dunia akan runtuh. Indonesia akan dianggap sebagai musuh besar karena telah memuluskan rencana jahat AS. 

Demokrasi Alat Penjajahan Negara Kapitalis

Amerika dengan sistem pemerintahan demokrasinya selalu mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling ideal yang mampu menjaga kebebasan bagi setiap orang.

Namun, faktanya demokrasi hanyalah sebuah alat bagi AS untuk menguasai suatu negara. Atas nama demokrasi AS mengacak-acak kedaulatan sebuah negara. Atas nama rakyat, AS dengan sok pahlawan menggulingkan dan mengangkat seorang pemimpin dan memberikan rule atas apa yang harus dilakukan.

Demokrasi adalah kebebasan bagi AS untuk menentukan mana yang dianggap kawan dan lawan. Begitu juga bagi negara lain yang menggunakan sistem ini, dia akan menjadi negara yang tersandera, segala kebijakan yang dikeluarkan akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan orang-orang yang bermodal. 

Demokrasi yang telah disebarkan oleh AS hanyalah kedok untuk menghegemoni negara-negara yang kaya. Namun, miskin visi dan misi dalam mewujudkan negara yang bermartabat. 

Islam Menjaga Kedaulatan Negara

Islam adalah agama spiritual sekaligus politik. Rasulullah selama menjadi Nabi tidak hanya bertugas  menyampaikan wahyu seperti nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi beliau juga menjadi kepala negara dan mewariskan sistem pemerintah Islam kepada umat Islam. 

Khilafah atau sistem pemerintahan Islam dalam menjalin hubungan politik luar negerinya selalu memperhatikan kepentingan kaum muslimin selain juga kepentingan dakwah dan jihad. 

Kepada kafir harbi fi'lan yaitu negara yang secara nyata memusuhi umat Islam seperi AS dan Israel, maka Khilafah tidak akan menjalin hubungan apa pun. Haram hukumnya memberikan kepada mereka akses untuk menguasai baik SDA maupun dalam bentuk kerjasama. 

Berbeda halnya dengan kafir dzimi yakni negara yang tidak memusuhi Islam, mereka akan diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. AS atau Israel termasuk kafir harbi, mereka secara jelas telah memusuhi umat Islam bahkan tidak pernah berhenti ingin melenyapkan umat Islam. Lalu atas dasar apa Indonesia saat ini menjalin kerjasama dengan mereka? 

Islam adalah sebuah ideologi yang memiliki pemikiran dan metode yang jelas dan terarah. Islam sudah terbukti mampu menjaga negara dan umat Islam serta umat lain yang telah menjadi warga negara Khilafah dengan penjagaan yang sempurna sesuai dengan tuntunan syariat.
Khilafah telah menjadi peradaban yang disegani oleh dunia karena kekuatan dan marwahnya. Sudah saatnya ia ditegakkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. []