Ilustrasi Pinterest
Oleh : Nola Aulia
MediaMuslim.my.id, Opini_ Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan alam, kesuburan tanahnya pun tidak diragukan lagi, hasil panen yang seharusnya melimpah pun bisa diupayakan dengan baik oleh pemerintah dengan program swasembada beras dan lumbung pangan. Namun, sejak dokumen perjanjian perdagangan timbal balik (Agreements on Reciprocal Trade) ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump, Indonesia akan mengimpor komoditi pertanian dari AS dengan nilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75 triliun). Salah satunya adalah beras yang akan diimpor sebanyak 1000 ton per tahun dari AS (bbc.com/26/02/2026).
Adanya perjanjian yang mengharuskan Indonesia mengimpor komoditi pertanian dari AS, menunjukkan bahwa kedaulatan pangan Indonesia masih lemah. Karena beras dan komoditi pokok lainnya dapat mempengaruhi posisi politik suatu negara, hal ini menunjukkan jika Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan program swasembada dan lumbung pangan secara mandiri. Di sisi lain, swasembada pangan merupakan bentuk dari suatu negara mampu membangun kedaulatan pangan dengan memaksimalkan komoditi yang ada di dalam negeri.
Upaya swasembada yang seharusnya dapat terlaksana, kini menjadi angan - angan yang entah kapan akan terjadi. Keberpihakan pemimpin negara saat ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan setiap program pemerintah guna mensejahterakan masyarakat Indonesia. Perjanjian dagang ini sejatinya memberi keuntungan pihak AS, karena dengan komitmen impor beras tersebut mampu membuat AS terlihat memiliki power dalam mengatur kedaulatan pangan Indonesia.
Kebijakan politik ekonomi yang ada di suatu negara besar dapat digunakan sebagai alat penjajahan ekonomi bagi negara lain, seperti halnya perjanjian dagang resiprokal. Yang mana hal ini semakin menunjukkan bahwa politik ekonomi dari sistem Kapitalisme tidak pernah berpihak pada masyarakat biasa dan negara - negara berkembang, keuntungan senantiasa berpihak pada kaum elit dan negara maju yang berasumsi merekalah yang memiliki kendali atas sistem politik ekonomi saat ini.
Sejak awal Sistem kapitalisme tidak pernah mampu mewujudkan program - program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena tujuan utamanya selalu keuntungan materi. Lain halnya dengan Sistem Islam yang mengatur politik ekonomi dengan tujuan tercapainya kebutuhan pokok setiap warga negara dan melarang bergantung pada negara kafir. Dengan peraturan yang sesuai dengan syariat, kedaulatan pangan akan terwujud dengan sistem politik ekonomi Islam dan juga sistem politik dalam negeri dan luar negeri Islam.
Wallahu'alam bish- shawab
Social Plugin