Keracunan MBG Berulang, Bukti Gagalnya Negara Menjamin Gizi Generasi

Ilustrasi Pinterest
Oleh Ummu Al Faruq 


MediaMuslim.my.id, Opini_ Sebanyak 803 orang di Kabupaten Grobogan diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Jawa Tengah menduga keracunan berasal dari menu ayam.
"Dugaan sementara (sumber keracunan) pada menu ayam," kata Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG, Hanung Triyono, dilansir detikJateng, Selasa (13/1/2026).

Dia mengatakan menu MBG yang disantap para siswa pada hari itu adalah nasi kuning, telur dadar, tempe orek, dan abon. Ia menyebut penyedia MBG itu dari SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1. Dari 803 orang yang terdampak, 54 di antaranya masih dirawat di rumah sakit.

"SPPG-nya dari SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1. Statusnya sekarang berhenti operasional sementara. Jumlah penerima manfaat 2.904 orang," tuturnya.

Ia menyebut, seusai adanya kejadian luar biasa (KLB) tersebut, sudah dilaksanakan inspeksi kepatuhan SPPG oleh tim investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), kepala regional, wakil kepala regional, dan koordinator wilayah. Dia mengatakan segala bentuk pengobatan pasien akan ditanggung oleh BGN.

"SPPG yang terjadi KLB telah diberhentikan operasional sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan," ungkapnya.

Sistem yang Lemah

Kasus berulang menunjukkan bahwa lemahnya standar keamanan dan pengawasan. Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru mengancam kesehatan peserta didik. Banyak pihak yang berasumsi bahwa keracunan yang terjadi di beberapa wilayah merupakan sebuah kelalaian yang seharusnya bisa dihindari, karena banyak hal yang menjadi sebab di antara keracunan MBG tersebut. 

Progam MBG terkesan menjadi progam yang mengarah pada acuan bisnis semata. Banyak hal-hal yang melatar belakangi banyaknya kasus keracunan MBG tersebut. Mulai dari kelayakan bahan makanan, kebersihannya, pengolahan bahan makanan terlalu cepat, bahan-bahan makanan yang sudah tidak layak untuk dikomsumsi, dan ini memang harus benar- benar mendapat perhatian dari badan keamanan dan pengawasan yang harus disediakan di progam MBG.

Tercatat data menunjukkan periode 1-13 Januari 2026 tercatat 1.242 orang di duga menjadi korban keracunan MBG, bahkan akhir Januari korban terus berjatuhan. Hal ini membuktikan kasus keracunan MBG belum dapat tertangani dengan tuntas. Pemerintah penyelenggara hanya memproyeksikan dan menggelontorkan dana tanpa lebih mengutamakan badan kepengawasan yang ahli yang tersedia di lapangan.
Terdapat jurang yang besar di antara anggaran yang besar dan tujuan normatif MBG ( mencegah stunting dan memenuhi gizi anak). Dan di duga kuat kebijakan ini lebih berorientasi proyek daripada jaminan kesejahteraan.

Gambaran dari sistem kapitalisme yang terus memberi ruang keuntungan bagi pemilik modal terbesar, yang pengaruhnya mampu mengendalikan berbagai bentuk politik ekonomi negeri ini. Proyek MBG adalah bagian diantara prioritas bisnis yang berskala dan tersembunyi.

Maka tidak heran jika kasus keracunan MBG akan kembali terulang kembali, jika menelisik dari cara pemilik anggaran yang terkesan hanya menjadikan progam ini sebagai ladang cuan. Karna MBG hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi. Tentunya masalah yang sama akan terus terjadi jika masalah MBG tidak diproyeksikan secara benar.

Pada dasarnya akar persoalan gizi buruk adalah sistem kapitalisme yang menciptakan kemiskinan struktual, sehingga daya beli rendah dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Maka dibutuhkan solusi dan penanganan yang tepat dalam menuntaskan berbagai ketimpangan yang terjadi selama ini.

Sistem yang Tepat

Dan solusi terbaik dan tepat adalah dengan sistem Daulah Islam yang kaffah. Dimana negara yang menerapkan Islam kaffah bertindak sebagai raa'in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Negara menjamin segala bentuk kebutuhan rakyat mulai dari kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis.

Terlebih dalam permasalahan peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat, negara mendistribusikan pangan secara merata dan berkualitas dengan harga yang terjangkau diseluruh wilayah hingga ke pelosok. Peranan negara dalam menyejahterakan rakyat adalah sangat dominan. 

Tidak ada sistem yang paling tepat dalam penanganan masalah yang terjadi di dalam negara kecuali sistem Daulah Islam yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh ke segala aspek kehidupan. Semua hanya akan terwujud apabila Daulah khilafah diterapkan secara kaffah.

Wallahu a'lam bishshawab.[]