Ilustrasi Donna Dayka
Oleh Pina Purnama S.,Km
MediaMuslim.my.id, Opini_ Pada pertengahan Januari 2026, ketika fase kedua rencana perdamaian Gaza mulai berjalan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan gagasan pembentukan Dewan Perdamaian. Pada 18 Januari 2026 ia mengundang sejumlah negara untuk bergabung dengan kewajiban kontribusi tunai 1 miliar dollar AS (sekitar 17 triliun rupiah) selama tiga tahun guna membiayai rekonstruksi Gaza. Sehari kemudian, 19 Januari 2026, Trump bahkan mengancam tarif impor 200 persen terhadap produk anggur Perancis setelah muncul sinyal Paris menolak undangan tersebut.
Puncaknya terjadi 22 Januari 2026 di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ketika Trump secara resmi meluncurkan Board of Peace. White House (22/1/2026) mencatat 19 dari 36 negara undangan menandatangani piagam, di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Jordania, Pakistan, Turki, dan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam tersebut dan menyebutnya peluang bagi perdamaian Gaza. ( Kompaspedia.kompas.id/8/1/26)
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional baru yang diprakarsai oleh Donald Trump (Presiden AS) pada akhir 2025 dan resmi diluncurkan pada Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF).
Tujuan Resmi: Mengawasi transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi di Gaza pasca-konflik, serta mempromosikan perdamaian global berdasarkan Resolusi PBB 2803. Disinyalir Struktur Kepemimpinan: Donald Trump menjabat sebagai Ketua Seumur Hidup. Struktur ini bersifat sangat sentralistik di mana keputusan krusial ada di tangan Ketua.
Partisipasi Negara Muslim: Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan UEA telah menyatakan bergabung. Adapun Komitmen Militer: Indonesia menyatakan kesiapan mengirim hingga 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza di bawah koordinasi BoP. Hal ini menjadi Kritik Utama: BoP dianggap sebagai upaya untuk meminggirkan peran PBB, melegitimasi kepentingan AS di Timur Tengah, dan mengabaikan representasi langsung rakyat Palestina dalam keanggotaannya.
Mengapa harus Waspada?
Berdasarkan realitas di lapangan, terdapat beberapa poin kritis yang sering menjadi bahasan dalam kajian politik Islam:
Hegemoni Tunggal: Penunjukan Ketua seumur hidup menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana negara-negara Muslim hanya menjadi pelaksana kebijakan yang ditentukan oleh kekuatan Barat. Serta Solusi Ekonomi vs Kedaulatan: Rencana mengubah Gaza menjadi "Riviera Mediterania" dengan investasi miliaran dolar dianggap sebagai upaya "Membeli Kemerdekaan" dengan materi, tanpa menyelesaikan akar masalah penjajahan. Begitu pula Normalisasi Terselubung: BoP mendorong negara-negara Muslim bekerja sama dalam satu wadah yang juga melibatkan kepentingan entitas Zionis, yang seringkali berujung pada normalisasi hubungan secara bertahap.
Hal ini semua terjadi akibat diterapkan nya sistem kapitalisme demokrasi yang ingin menguasai palestina demi kepentingan politik, ekonomi, sosial dengan melakukan gencatan senjata tanpa belas kasihan dengan dalih kebebasan berperilaku yang menewaskan warga sipil, menimbulkan kerusakan infrastruktur.
Solusi Islam
Solusi dalam sistem Islam untuk negara palestina hanya dengan sebagai berikut :
Pertama; Kemandirian Politik (Inshilaah): Umat Islam tidak boleh mengikatkan diri pada organisasi internasional yang asasnya bertentangan dengan aqidah atau bertujuan memperkokoh penjajahan (imperialisme). Solusi sejati adalah membangun kekuatan politik internal umat (Khilafah) yang mampu berdiri setara di kancah internasional.
Kedua; Menolak Kepemimpinan sistem kapitalisme demokrasi atas Urusan Umat: Dalam Islam, urusan keamanan dan kedaulatan wilayah Muslim (seperti Gaza) seharusnya berada di tangan kaum Muslimin sendiri secara berdaulat, bukan di bawah pengawasan (supervisi) tokoh non-Muslim yang memiliki rekam jejak mendukung pendudukan.
Persatuan Militer Kaum Muslimin: Alih-alih mengirim pasukan di bawah bendera BoP yang dikontrol pihak luar, Islam menyerukan penyatuan komando militer negeri-negeri Muslim untuk membela wilayah yang dizalimi secara langsung sebagai bentuk kewajiban syar'i (Jihad Fi Sabilillah untuk membela yang terzalimi).
Ketiga ; Kesadaran Politik (Al-Wa’yu As-Siyasi): Anggota gerakan atau masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa "Perdamaian" dalam kamus kapitalisme sering kali berarti "Ketenangan untuk Eksploitasi". Maka, solusi Islam adalah perdamaian yang tegak di atas keadilan dan penghapusan penjajahan secara total.
Social Plugin