Pembungkaman Isu Karhutla, Standar Ganda Demokrasi

Ilustrasi canva

Oleh Ummu Ghoza

Mediamuslim.my.id-Ruang digital yang katanya bebas ternyata tidak sebebas itu. Dugaan penghapusan dan pembatasan jangkauan konten tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah membuka tabir siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas informasi. Dua nama pun disorot: perusahaan raksasa platform digital, terutama Meta, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator yang memegang kuasa atas ruang digital.

Buktinya begitu kasat mata. Video investigasi ilmiah dari kanal Nalar Rawat yang mengungkap fakta mengerikan tentang kubah karbon monoksida (CO) dan lonjakan angka ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah lenyap hanya dalam 16 jam setelah tayang di TikTok. (sscqmedia.com, 10-11-2026)

Penghapusan dilakukan sepihak tanpa penjelasan rinci dan transparan. Padahal konten tersebut disusun dengan metodologi ilmiah, mengacu pada data satelit NASA Worldview, laporan jurnalistik Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.

Ini bukan sekadar konten viral. Ini adalah peringatan dini berbasis sains di tengah bencana asap yang telah membuat 283.270 warga di tujuh provinsi sesak napas dan menderita gangguan pernapasan. Asap gambut yang mengandung CO dan partikel halus PM2.5 bukan asap biasa. Ia adalah racun yang mengancam nyawa, terutama bagi ibu hamil, balita, dan penderita penyakit jantung. Namun suara penyelamat nyawa itu justru dibungkam.

Menanggapi tudingan pembungkaman, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) justru melempar wacana soal respons Meta AI yang dikaitkan dengan pembatasan konten karhutla dan menyebut telah meminta klarifikasi. Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, berdalih bahwa jawaban yang dihasilkan Meta AI tidak bisa dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan, apalagi dijadikan bukti adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen verifikasi. Ia menyebut jawaban AI bisa mengalami halusinasi, yakni terdengar meyakinkan padahal tidak akurat. 

Dalih halusinasi AI ini terasa janggal. Ketika konten berbasis data NASA dihapus, publik malah disuguhi alasan teknis yang mengambang, bukan transparansi. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sangat rapuh ketika berhadapan dengan isu yang menyentuh tanggung jawab negara. Suara kritis yang berbasis fakta bisa hilang dalam sekejap.

Demokrasi yang selama ini diagungkan dengan slogan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi ternyata gagal menjamin hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang jujur. Keterbukaan hanya berlaku selama kritik tidak menyentuh kegagalan kebijakan penanganan karhutla.

Di satu sisi, hak rakyat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat terampas oleh asap yang tak kunjung padam. Di sisi lain, hak mereka untuk mengetahui bahaya asap itu pun dibungkam dengan penghapusan konten tanpa alasan yang jelas. Rakyat menjadi korban ganda: korban asap di dunia nyata, dan korban pembungkaman di dunia maya.

Maka jelas, kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi sekuler hanyalah teori manis. Praktiknya, kebebasan itu selektif. Ia diberikan untuk konten hiburan, tetapi dibatasi ketika suara kritis membela kepentingan rakyat dan membongkar kelalaian penguasa.

Islam memandang persoalan ini secara fundamental berbeda. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi keselamatan jiwa rakyat adalah kewajiban syar'i yang melekat pada pundak penguasa. Penguasa bukan sekadar administrator, ia adalah raa'in yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap jiwa yang dipimpinnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim.

Karena itu, kebijakan penguasa dalam Islam wajib berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan pada upaya mempertahankan citra keberhasilan semu penanganan bencana. Citra boleh rusak, tetapi nyawa rakyat tidak boleh dikorbankan.

Dalam kerangka inilah, aktivitas menyampaikan fakta ilmiah, mengoreksi kebijakan yang keliru, dan mengingatkan penguasa atas kelalaiannya bukanlah kejahatan, melainkan kemuliaan. Ia adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukkam, yang pahalanya sangat besar di sisi Allah.

Sehingga, umat tidak boleh berhenti hanya pada mengecam penghapusan konten atau mengkritik buruknya penanganan karhutla secara permukaan. Umat harus diajak melihat akar persoalannya: yaitu sistem sekuler-kapitalistik yang mengatur kehidupan saat ini, yang lebih mementingkan citra dan modal daripada nyawa.

Solusi hakiki adalah dengan menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan total dalam pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Karena dalam Islam, keselamatan rakyat dan kelestarian alam adalah amanah yang suci, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik penguasa maupun kerakusan ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat. Waallahu'alam bisshoab. []