Asap Masih Menganga, Di Manakah Peran Negara?


Oleh Ummu Ghoza

Mediamuslim.my.id-Di saat Kalimantan udaranya masih sesak oleh racun asap, namun Pemerintah RI justru menyatakan diri masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga menolak menetapkan status bencana nasional. Penolakan untuk menetapkan bencana nasional itu tetap dipertahankan, meski protes dari negara tetangga terus bergema akibat kabut asap lintas batas yang tak terbendung.

Narasi "masih sanggup" terus digaungkan, padahal fakta di lapangan menjeritkan hal sebaliknya. Data SiPongi mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2026 saja, seluas 202.004 hektare lahan telah hangus terbakar. Asapnya tidak hilang, melainkan menetap dan meracuni paru-paru rakyat. Data Kemenkes per 11 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus ISPA akibat kabut asap, di mana 64.913 korbannya adalah balita yang belum mengerti apa-apa, bahkan sudah ada 4 jiwa yang meninggal dunia. (Kompas.com, 22-10-2026)

Inilah wajah kepemimpinan hari ini: abai terhadap jeritan rakyatnya sendiri. Karhutla dibiarkan menjadi siklus tahunan yang berulang, nyawa rakyat dipertaruhkan di antara kepulan asap, tetapi pemerintah tetap kukuh merasa mampu mengendalikan segalanya.

Sikap abai ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari Sekularisme yang telah merusak makna kepemimpinan. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, sehingga pemimpin tidak lagi memahami hakikat bahwa jabatan adalah amanah dari Allah. Ketika takwa dicabut, hilang pula rasa tanggung jawab. Kepemimpinan direduksi menjadi sekadar urusan administratif dan pencitraan, bukan pengabdian yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Kondisi ini diperparah oleh penerapan sistem ekonomi Kapitalisme yang menyerahkan kendali kekuasaan kepada para pemodal. Dalam logika Kapitalisme, siapapun yang memiliki modal berhak memiliki apapun, termasuk hutan dan lahan dalam skala ribuan hektare. Maka wajar jika hutan dan lahan berubah menjadi arena eksploitasi brutal demi kerakusan segelintir korporasi. Hutan dibabat, dibakar untuk membuka perkebunan industri, keuntungannya mengalir ke pemilik modal, sementara asapnya dipaksa dihirup oleh rakyat jelata.

Islam datang dengan paradigma yang bertolak belakang.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan pemimpin (kepala negara) adalah  pengurus dan bertanggung jawab mengurus rakyat. Pemimpin adalah raa'in, pengurus yang mengurusi seluruh hajat hidup rakyatnya, dan junnah, perisai yang melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk bahaya asap. Bagi pemimpin Islam, nyawa satu rakyat lebih berharga daripada keuntungan korporasi mana pun.

Pemimpin seperti ini dilahirkan dari tiga watak agung: al-quwwah, yaitu kekuatan untuk bertindak tegas, cepat, dan tanpa kompromi terhadap pelaku perusak; at-taqwa, yaitu ketakwaan yang membuatnya takut untuk berkhianat kepada Allah dan rakyat; serta ar-rifq bi ar-ra'iyyah, yaitu kelembutan dan kasih sayang yang tulus kepada rakyatnya, sehingga ia tidak akan tega membiarkan rakyatnya sesak napas berbulan-bulan.

Watak mulia ini tidak lahir dari sistem sekuler, melainkan dibentuk oleh sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah. Pendidikan Islam mencetak pribadi pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang akan dihisab oleh Allah secara detail, sehingga ia akan memikul tanggung jawab dengan penuh kesungguhan.

Dan untuk menyelesaikan karhutla hingga ke akarnya, Islam memiliki sistem ekonomi yang adil. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, padang gembalaan, dan lahan yang luas termasuk dalam kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang haram hukumnya dikuasai dan dimonopoli oleh swasta atau korporasi. Dengan begitu, pintu eksploitasi serakah tertutup rapat.

Pengelolaan hutan diambil alih sepenuhnya oleh negara yang berhukum dengan syariat demi kemaslahatan umat, bukan diserahkan kepada pemodal. Negara akan menjaga, merawat, dan mengelola hutan secara berkelanjutan, menindak tegas siapa pun yang membakar hutan dengan sanksi yang menjerakan, serta mengerahkan seluruh kemampuan dari Baitul Maal untuk memadamkan api dan merawat korban tanpa menunggu status bencana nasional. Di bawah naungan Khilafah, karhutla tidak akan dibiarkan menjadi langganan tahunan, karena pemimpinnya sadar, setiap hembusan napas rakyat yang sesak karena kelalaiannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wallahu 'alam bisshoab. []