Oleh Ummu Ghoza
Janji-janji DPR dan pemerintah selalu menjadi perhatian mahasiswa. Masyarakat pun menanti apakah berbagai komitmen tersebut benar-benar tulus mensolusi tuntas atau hanya menjadi solusi tambal sulam sesaat.
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus di Surabaya menyoroti evaluasi program MBG. Mereka meminta pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian nasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai penyandingan MBG dengan isu ekonomi menunjukkan adanya pesan yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Menurut dia, mahasiswa tidak melihat MBG sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang perlu dibaca dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. (Kompas.com, 18/6/2026).
Dalam audiensi tertutup yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (19/6), sejumlah tuntutan mahasiswa dibahas, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan kenaikan harga BBM dan kelangkaan subsidi.
"Terkait dengan soal tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini," jelas Saan. (Wartaekonomi.co.id, 21/6/2026)
Marak demonstrasi dan kritik dari berbagai kalangan. Seperti terkait MBG, BBM, Listrik, dll. Rakyat mulai berani menyampaikan kritik dalam forum-forum off line maupun di medsos. Namun kebijakan yang dianggap prioritas oleh penguasa tetap jalan terus. Ini menunjukkan penguasa dan pendukungnya anti kritik.
Akar persoalannya dari sistem yang dipakai saat ini yang berpihak pada oligarki. Sistem kapitalisme sekuler dengan standar kebahagiaannya hanya pada materi. Hubungan penguasa dan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat dengan keuntungan sebesar-besarnya. Penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat banyak yang menentang. Sistem politik demokrasi meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan rakyat.
Dalam Islam mempunyai sistem pemerintahan Islam khilafah, para pemimpinnya dan seluruh warganya amanah karena adanya penjagaan iman dan taqwa. Pemimpin kholifah adalah pelayan rakyat. Kebijakan yang mensejahterakan dan memberi keamanan serta perlindungan, dianggap prioritas oleh penguasa tetap jalan terus. Bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan. Penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam). Rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam.
Rakyat memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat. Rakyat memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman. Semua hanya bisa terwujud dalam Islam kaffah dalam naungan daulah khilafah Islamiyyah. Wallahualam bisshowab. []
Social Plugin