Ilustrasi Punterest
Oleh Siti Aminah aktivis muslimah Kota Malang
MediaMuslim.my.id, Opini_ Pada momen Mudik Lebaran 2026, angka arus balik kembali diprediksi lebih besar dari arus mudik. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi masih diminati banyak masyarakat pedesaan.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan, fenomena arus balik yang semakin ramai dari tahun ke tahun telah menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika migrasi penduduk Indonesia. Tidak lagi hanya sekadar tradisi mudik saat libur lebaran, arus balik kini mengambil bentuk yang lebih kompleks.
Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah berlibur di desa, tetapi juga membawa serta saudara, teman, bahkan keluarga besarnya untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kawasan aglomerasi perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Net Recent Migration (Migrasi Risen Neto) Indonesia tahun 2025, secara nasional, migrasi risen neto tercatat sekitar 1.2 juta jiwa, menandakan arus masuk ke kota lebih besar daripada arus keluar. BPS juga mencatata, dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287.6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54.8 persen penduduk tinggal di perkotaan, sementara 45.2 persen sisanya tinggal di pedesaan.
Arus balik yang lebih besar dari arus mudik bukan sekadar sebagai fenomena transportasi, namun juga cermin dari ketimpangan struktural yang ada. Fenomena urbanisasi yang cepat justru semakin memperdalam kesenjangan antara dua wilayah ini.
Kota-kota besar menjadi daya tarik bagi penduduk desa yang mencari pekerjaan dan kemajuan ekonomi.
Di sisi lain desa kehilangan generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan keberlanjutan di wilayah mereka. Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa mengakibatkan pedesaan menjadi hanya sebagai "lumbung tenaga kerja" bagi kota.
Risiko bonus demografi berubah menjadi beban demografi sangat nyata, di mana kota terbebani infrastruktur padat, sementara desa terjadi penuaan populasi dan angka pengangguran tetap menjadi ancaman yang menghantui, arus balik yang lebih besar dibanding arus mudik adalah alarm bagi kebijakan kependudukan. Bonus demografi hanya akan optimal bila desa menjadi pusat pertumbuhan baru, bukan sekadar daerah asal tenaga kerja.
Dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan, pemudik tidak perlu lagi membawa saudara ke kota. Sebaliknya, mereka bisa kembali dengan peluang membangun ekonomi lokal (27/03/2026) Metrotvnews
Fenomena urbanisasi selalu terjadi setelah lebaran. Urbanisasi menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota itu nyata.
Akibat urbanisasi, desa kehilangan SDM muda, sedangkan kota terbebani secara demografi akibat banyaknya penduduk yang masuk ke kota.
Kapitalisme menciptakan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Alokasi anggaran bersifat Jakarta sentris dan kota sentris, sedangkan desa terabaikan. Kalaupun ada program ekonomi untuk desa (seperti kopdes, bumdes), sifatnya pencitraan, tidak benar-benar untuk memajukan desa.
Program ekonomi untuk desa justru menjadi ajang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir pihak.
Khilafah atau sistem kepemimpinan Islam dirancang untuk mensejahterakan seluruh rakyat, baik di kota maupun di desa, melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah). Sistem ini menekankan bahwa pembangunan dan kemakmuran tidak boleh berpusat di kota saja, melainkan harus tersebar merata hingga pelosok desa.
Khilafah dianggap mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi antara kota dan desa yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme yaitu dengan jaminan Lapangan Kerja,Negara bertugas menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.
Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber daya alam yang melimpah (misalnya pertambangan, hutan, dan energi) dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang terjangkau atau gratis.
Fasilitas Publik Gratis, Berdasarkan sejarahnya (misal masa Utsmaniyah), negara memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara cuma-cuma, baik di kota maupun di perdesaan.
Jaminan Kebutuhan Pokok, Sistem ekonomi Islam menjamin kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) terpenuhi bagi setiap individu rakyat.
Menyediakan fasilitas umum seperti sekolah, jalan, pertokoan sama dengan fasilitas yang berada di kota sehingga rakyat yang berada di desa mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Politik ekonomi Islam mewujudkan pembangunan yang merata di desa maupun di kota. Ini karena adanya jaminan pemenuhan kebutuhan orang per orang. Di mana pun ada orang, akan dilakukan pembangunan ekonomi untuk melayani kebutuhannya.
Sektor pertanian dikelola dengan baik sehingga memajukan masyarakat desa.
Khalifah melakukan inspeksi sampai ke pelosok desa sehingga tahu betul kondisi rakyat dan kebutuhan mereka.
Social Plugin