Pengentasan Kemiskinan Dalam Perangkap Buku Saku “0%”


Ilustrasi: Buku Saku ( Pinterest)

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban


MediaMuslim.my.id, opini--Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan Buku Saku sebagai panduan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Buku ini juga menjadi bagian dari strategi transformasi kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto.


Peluncuran dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam memahami akses program pemerintah (rri.co.id, 8-4-2026).


Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari menjelaskan buku tersebut tidak sekadar memuat daftar bantuan. Menurutnya, buku ini juga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Merangkum berbagai program bantuan dalam satu sistem terintegrasi sehingga dengan buku itu, masyarakat dapat mengetahui jenis bantuan yang diterima beserta mekanisme aksesnya.


Pemerintah juga memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Sehingga bisa dipastikan bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.


Buku ini menjawab dua hal mendasar yaitu,  dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan atau salah sasaran.


Kemiskinan Dalam Pantauan bukan diselesaikan


Pemerintah kita boleh dibilang “kreatif” hingga setiap kebijakan yang disahkan selalu bluder dan tak masuk logika. Untuk mengentaskan kemiskinan, kali ini gebrakannya adalah meluncurkan buku saku “0%”. Secara singkat buku ini berisi panduan terkait jenis batuan apa saja yang sudah diterima masyarakat berikut akses penerimaanya.


Seolah pemerintah buntu pikir, bagaimana sebuah buku bisa benar-benar menghilangkan kemiskinan? Sementara masalah begitu banyak dan jelas nampak di depan mata. Saat pemerintah serukan efisiensi, malah impor sepeda motor untuk kepala SPPG sebanyak 70 unit seharga Rp42 juta perunit. Saat rakyat Aceh kelaparan, KopDes Merah Putih sudah mendapatkan kendaraan niaga dari PT Agrinas Pangan Nusantara impor dari India sebanyak 105.000 unit. Saat rakyat butuh pekerjaan, pemerintah daerah memutus hubungan kerja ribuan PPPK dengan alasan efisiensi belanja daerah dan lain sebagainya.


Persoalan di atas menuntut penyelesaian yang riil, bukan sekadar panduan dan pemenuhan data penerima bantuan. Apakah artinya up to date data serta merta memangkas kemiskinan hingga tingkat “0” ? Hingga kini pun belum bisa dipastikan secara akurat sukses atau gagal pengentasan stunting melalui MBG apalagi yang hanya catatan sebuah buku kecil seukuran saku.


Karakter Kapitalisme memang selalu bermain dengan angka, segala sesuatu distandarkan pada deret angka, padahal sedang bermain dengan nasib manusia. Yang butuh usaha nyata dalam mewujudkan kesejahteraan. Kapitalisme lebih lihai menjual sumber daya alam dengan alasan profesionalisme dan investasi, dibanding mengelola sendiri sebagaimana amanah UUD 1945.


Kapitalisme juga lebih tunduk dengan pasar global sehingga membentuk berbagai organisasi kerjasama untuk kemudahan, pemerataan dan keadilan, nyatanya selalu menjadi target pasar negara kapitalisme yang lebih surplus.


Dan jika tidak lupa, dahulu beredar video Presiden Joko Widodo, yang mengatakan di sakunya ada uang sebesar Rp11 triliun, namun hingga tahun ini nyatanya yang bertambah bukan kesejahteraan melainkan kemiskinan bahkan hingga tingkat ekstrim. Tidakkah ingin solusi hakiki?


Islam Solusi Hakiki Entas Kemiskian


Allah SWT. membagi rezeki sudah pasti akan adil bagi semua manusia baik miskin atau kaya. Namun banyak pertanyaan, “ Mengapa di Indonesia sulit mencari pekerjaan?”. Sementara kafir jahat selalu kaya dan punya banyak akses ekonomi. Jawabannya adalah karena Islam ditinggalkan, hanya dipelajari sebagai pengatur ibadah di sudut sajadah. Bukan di ranah politik, sosial, ekonomi dan lainnya.


Sepanjang hidup Rasûlullâh dan para sahabat senantiasa berpegang teguh kepada Alquran. Maka lahirlah peradaban mulia yang hingga hari ini belum ada yang bisa menyaingi. Salah urus seperti yang terjadi hari ini tidak akan terjadi, sebab negara berfungsi sebagai Raa’in atau pelayan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Imam (pemimpin/khalifah) adalah pengembala (ra’in) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya”. (HR.Bukhari).


Sistem Islam, yang termanifestasi dalam kekuasaan negara atau disebut Daulah Khilafah Islamiyah, akan melakukan beberapa mekanisme pengentasan Kemiskinan, pertama secara langsung, yaitu mengelola sumber daya alam yang ada kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk zatnya, seperti BBM, air, listrik dan lainnya. Kedua mekanisme tidak langsung yaitu dengan menjamin para ayah atau kepala keluarga bisa bekerja dengan layak agar kewajiban menafkahi keluarganya bisa berjalan dengan baik. Caranya, negara akan membuka lowongan pekerjaan seluas mungkin, membiayai pembangunan yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan dan lainnya dari Baitulmal.


Baitulmal sendiri adalah sumber pembiayaan negara yang berasal dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum ( tambang, kekayaan hutan, gas, energi dan lainnya), harta milik negara (jizyah, fa’i, kharaj dan lainnya) serta zakat. Di sisi lain, negara menjamin kerjasama antar negara berdasar pada politik luar negeri negara Daulah yaitu jihad dan dakwah. Tidak mengimpor barang melainkan mewujudkan ketahanan di dalam negeri secara mandiri dan stabil.


Dengan negara yang jelas-jelas memerangi kaum muslim, seperti Amerika, Israel, dan lainnya cukup dengan memastikan tidak ada hubungan apapun kecuali perang. Sehingga Daulah Khilafah harus benar-benar didukung oleh kaum muslim yang bersatu dan benar-benar menginginkan hanya hukum Allah yang diterapkan. Wallahualam bissawab.