Ilustrasi Pinterest
Oleh Aulia Rizki Safitri
MediaMuslim.my.id, Opini_ Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai program unggulan yang digadang-gadang akan menjadi solusi menjanjikan dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan dan pemenuhan persoalan gizi juga stunting pada anak, namun alih-alih menjadi solusi yang akan terealisasi program ini justru banyak menuai berbagai polemik dan kritik dari kalangan masyarakat yang tak kunjung usai.
MBG yang diharapkan menjadi solusi inovatif bagi masyarakat namun realita di lapangannya menunjukkan bahwa implementasi program ini tidak sesuai dan tidak tepat sasaran bahkan tidak layak dengan kriteria yang telah ditetapkan, usai terciumnya dugaan keterlibatan sejumlah kader PDIP di Purwakarta yang diduga “bermain” dalam program MBG. DPC PDIP Purwakarta melakukan penyisiran dan inventarisasi terhadap kader yang terlibat langsung dalam pengelolaan program MBG di wilayah tersebut.
"Kami sedang melakukan pendataan dan penyisiran kader PDIP yang terlibat langsung dalam pengelolaan MBG di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya akan kami bahas pola pengawasan serta mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada DPD dan DPP," ujar Ketua DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, Entis Sutisna saat dihubungi Tribunjabar.id, Sabtu (28/2/2026).
Tidak sampai di situ, polemik program MBG saat bulan Ramadan juga menuai sorotan. Siswa di SDN Karangjaya III, Kecamatan Tirtamulya, Karawang misalnya, hanya mendapat menu alakadarnya untuk jatah tiga hari ke depan. Komposisi menu yang disajikan, diketahui hanya berisi dua kotak susu kemasan, kacang, pisang, kurma, dan beberapa potong roti. (tvberita.co.id, 23/02/26).
Sungguh ironis, program yang katanya bergizi untuk anak-anak akan tetapi polemik demi polemik terus bermunculan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, khususnya yang tampak di Kab. Purwakarta dan Karawang. MBG yang dirancang dengan skala cakupan jutaan penerima dan biaya yang terbilang fantastis sehingga membuat tata kelola program ini menghadirkan berbagai polemik dari segala sisi, dari mulai dugaan korupsi dan keterlibatan para aparat, pejabat dan kader-kader partai, hingga banyaknya berita dan informasi ketidaklayakan menu MBG yang disajikan.
Polemik-polemik yang sering terjadi di lapangan ini sehingga berdampak pada pertanyaan tentang kelayakan dan kesiapan sistem dari program yang tengah berjalan di masyarakat, mungkinkah program ini untuk kepentingan kesejahteraan rakyat atau malah membuka celah ruang korupsi baru?
Kekhawatiran bahwa program ini dapat menjadi ladang baru bagi oknum bukanlah tuduhan kosong, melainkan refleksi dari pengalaman realita tata kelola di lapangan sehingga polemik ini manjadi potret dari inkompetennya program MBG dan tidak layak diteruskan. Sebab lahir dari sebuah kebijakan yang dipaksakan dan terkait dengan kepentingan status quo.
Dalam praktik pelaksanaan MBG terdapat berbagai polemik dari mulai persoalan teknis, tata kelola dan anggaran yang tidak dipersiapkan secara matang sehingga banyak menimbulkan berbagai persoalan yang semestinya program ini memberikan manfaat dan nilai gizi yang mencukupi, karena kebijakan program ini terbilang menyedot anggaran yang signifikan namun efektivitas realita MBG justru menjadi program yang terkesan dipaksakan berjalan terlebih saat bulan ramadhan anak-anak hanya mendapatkan menu keringan alakadarnya, jadi apa mungkin permasalahan gizi dan stunting akan terpenuhi melalui program ini sesuai rencananya.
Terlebih menyoroti anggaran MBG yang memerlukan dana ratusan triliun pertahunnya sehingga memicu banyak kritik di masyarakat, sebab dana ini diambil dari memotong dana pendidikan dan APBN lainnya, nilai anggaran yang besar ini akan rawan menimbulkan resiko dan kekhawatiran terhadap penyimpangan serta permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan akan menjadi ladang korupsi baru jika tidak diawasi dan diikuti tata kelola yang baik.
Permasalahan MBG yang terus muncul dari mulai masalah kelayakan dan kualitas pangan yang rendah hingga dugaan permainan anggaran sudah seharusnya menjadi alarm peringatan bahwa program ini perlu dievaluasi bersama secara matang dari mulai kesiapan sistem, tata kelola juga persoalan teknis di lapangan agar sesuai dengan manfaat MBG bukan malah menjadi suatu program ambisius yang terus dipaksakan.
Upaya-upaya penyisiran seperti ini lagi-lagi hanyalah akan berujung pada solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar permasalahan dan hanya menjadi upaya parsial yang akan terus berulang tanpa menuntaskan berbagai polemik dengan solusi yang komprehensif, sementara kualitas pendidikan sendiri semakin jauh memprihatinkan dari perhatian dan prioritas utama negara.
Berbagai polemik demi polemik serius yang timbul di tengah pelaksanaan program MBG ini seharusnya benar-benar harus dipandang sebagai persoalan penting serta dengan solusi yang memadai dan menyeluruh, bukan hanya sekadar pernyataan normatif bahwa "semuanya akan diperbaiki" tanpa bukti yang konkret dan malah menjadikannya sebagai bahan uji coba kebijakan yang belum matang sempurna karena program ini menyangkut kepentingan masyarakat dan kesehatan para siswa/generasi itu sendiri.
Artinya polemik ini harus segera diselesaikan bukan dengan upaya parsial yang diulang-ulang tanpa melakukan perbaikan dan peningkatan sehingga tidak menjadi solusi tuntas dan malah terkesan sebagai program dari sebuah ambisi politik, seyogyanya pemerintah seharusnya segera menyetop program MBG ini, karena pada faktanya telah banyak memunculkan berbagai masalah alih-alih menjadi program terbaik yang terealisasi dan benar-benar dibutuhkan oleh pelajar.
Program MBG hanya satu dari sekian kebijakan dalam sistem demokrasi-kapitalisme yang dari setiap kebijakan yang dicetuskan tidak mampu menjadi solusi tapi justru melahirkan masalah baru lagi di negeri ini, sebab masalah utamanya ada pada paradigma kapitalis yang menjadi pijakan dalam menerapkan berbagai kebijakan tersebut.
Berbanding terbalik dengan itu, negara berlandaskan sistem Islam mengutamakan kualitas, infrastruktur/sarana pra sarana dalam aspek pendidikan, sebab peran negara dalam Islam sebagai pengurus (raa'in) dan pelindung (junnah) urusan rakyat Artinya dalam pandangan Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat dari mulai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan bahkan keamanan.
Urusan makan siang siswa bukanlah menjadi program yang dilaksanakan oleh negara, melainkan negara akan melakukan pemberdayaan dan memberi akses melalui tersedianya lapangan kerja yang luas bagi kepala keluarga, dalam mencukupi kebutuhan gizi yang baik untuk keluarga dan anak sebagai penerus bangsa yang memiliki fisik yang sehat, daya pikir, dan karakter yang kuat sehingga dapat menjadi bagian dari solusi komprehensif di tengah masyarakat.
Wallahu a'lam bishshawab.
Social Plugin