Ilustrasi Pinterest
Oleh: Butsainah, S.Pd., Gr.
(Guru dan Aktivis Dakwah)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran baru-baru ini tidak hanya menyebabkan perang semakin memanas, tetapi juga mengganggu sistem ekonomi global. Gelombang kepanikan semakin meluas hingga ke sektor energi, di mana masyarakat melakukan pembelian berlebihan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari Jembrong, Medan, hingga Aceh, masyarakat berbondong-bondong mengisi tangki kendaraan mereka hingga memadatkan antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum. Fenomena ini membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, terpaksa turun tangan untuk menenangkan masyarakat dengan menjamin bahwa stok bahan bakar minyak nasional masih cukup untuk 23 hari ke depan (detiknews, 06/03/2026).
Namun, di balik ajakan untuk tetap tenang dan tidak panik, terdapat sebuah pertanyaan penting: mengapa negara sekaya Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah bisa begitu rentan terhadap gejolak dari bagian dunia yang lain? Kenapa masyarakat dapat dengan mudah terjerat dalam kepanikan hanya karena konflik antara negara yang jaraknya ribuan kilometer? Jawabannya terletak pada: ketiadaan kedaulatan energi.
Bukan Sekadar Setok, tetapi Nyawa Ekonomi
Kedaulatan energi sejatinya merupakan kemampuan suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri, tanpa terganggu oleh gejolak politik atau ekonomi dari negara lain. Di Indonesia, meskipun persediaan yang ada dinyatakan cukup untuk 23 hingga 25 hari, kenyataan bahwa kita masih mengimpor 20 hingga 25 persen minyak mentah dari Timur Tengah menunjukkan adanya kekurangan besar dalam kemandirian kita. Ruang penyimpanan yang tidak memadai dan ketergantungan pada pemasok luar negeri adalah kombinasi yang berisiko, menjadikan kita selalu berada dalam keadaan yang rentan.
Energi bukanlah sekadar barang dagangan biasa. Ia merupakan inti dari perekonomian, aliran yang memberi kehidupan pada sektor industri, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Kekurangan energi bukan hanya sulitnya mendapatkan bahan bakar di pom bensin, tetapi bisa memicu inflansi yang tidak terkendali, menghentikan aktivitas produksi, menciptakan lonjakan pengangguran, menimbulkan ketegangan sosial, dan pada akhirnya mengancam kestabilan politik. Ketika masyarakat merasa perlu untuk melakukan pembelian secara gegabah, itu mencerminkan hilangnya kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Sebuah negara yang benar-benar berdaulat adalah yang rakyatnya tidak perlu merasa panik ketika terjadi konflik di negara lain, karena mereka yakin kebutuhan pokok mereka sepenuhnya dijamin oleh pemerintah.
Kapitalisme: Mesin Pencipta Ketergantungan Abadi
Di balik kerentanan ini, kita perlu memiliki keberanian untuk meneliti lebih mendalam tentang struktur sistem kapitalisme. Sistem ini, yang muncul dari latar belakang sekularisme, secara sengaja memisahkan agama dari pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam. Tujuannya tetap konsisten dan tidak pernah berganti: mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya bagi segelintir korporasi dan negara-negara kuat, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sistem kapitalisme, dengan berbagai alatnya, memaksa negara-negara yang lemah, termasuk banyak negara Muslim yang memiliki kekayaan besar, untuk terus-menerus berfungsi sebagai pengekspor bahan mentah sekaligus pengimpor barang jadi, termasuk energi yang telah diproses. Melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, negara-negara ini terpaksa mematuhi kebijakan privatisasi dan liberalisasi yang memberikan ruang besar bagi eksploitasi asing. Akibatnya, negara-negara kaya minyak seperti yang ada di Timur Tengah atau Indonesia sendiri, menjadi tidak berdaya saat harga minyak global meningkat atau ketika pasokan dari luar terputus. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi rakyat, karena sistem pengelolaannya tidak berpihak pada kepentingan nasional dan masyarakat, melainkan sepenuhnya terikat pada logika pasar kapitalis yang kejam dan tidak memberikan ampun.
Visi Islam: Mengelola Sumber Daya untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan
Di sini kita perlu merujuk kembali kepada sistem Islam yang secara historis telah terbukti menghasilkan kedaulatan dan kesejahteraan. Berbeda jauh dengan kapitalisme, Islam memiliki cara yang jelas, adil, dan berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani dalam bukunya Nizhamul Islam memberikan penjelasan mendalam tentang kepemilikan dalam Islam atau al-milkiyyah. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang penting seperti minyak dan gas termasuk dalam kategori kepemilikan umum atau milkiyyatul 'ammah.
Artinya, minyak, gas, dan sumber daya strategis lainnya adalah hak milik kolektif seluruh masyarakat, bukan milik individu atau kelompok tertentu, dan jelas tidak boleh dikuasai oleh perusahaan asing. Dalam kerangka Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk secara langsung mengelola sumber daya yang strategis ini. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan maksimum seperti dalam sistem kapitalis, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara dan memelihara kepentingan umum. Negara dilarang untuk menjual atau menyerahkan kepemilikan umum ini kepada pihak asing atau swasta lokal, karena tindakan tersebut dapat memfasilitasi eksploitasi dan merusak kedaulatan bangsa.
Lebih lanjut, dalam kitab Daulah Islamiyyah, prinsip dasar dalam kebijakan ekonomi pada sistem Islam berpusat pada tiga aspek utama: kepemilikan, penggunaan atau pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Melalui model ini, pengelolaan sumber daya minyak akan ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik dengan harga yang terjangkau, bahkan bisa saja diberikan tanpa biaya jika kondisi anggaran memungkinkan. Sektor industri pengolahan dalam negeri akan dibangun dengan megah, sehingga tidak hanya mengekspor minyak mentah, tetapi juga menjual produk akhir yang memberikan tambahan nilai yang sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Seluruh jaringan industri energi, dari hulu ke hilir, akan menjadi sumber peluang kerja dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan sebagai area meraup keuntungan bagi segelintir perusahaan asing.
Menghentikan Penjajahan Ekonomi dengan Kembali ke Syariat
Fenomena panic buying BBM yang kita lihat saat ini adalah gambaran nyata dari penjajahan ekonomi modern. Penjajahan ini tidak lagi muncul dengan pasukan bersenjata dan kapal perang, tetapi dalam wujud yang lebih halus namun tetap berbahaya: ketergantungan struktural yang dibentuk dan dipelihara oleh sistem kapitalisme global melalui berbagai cara seperti utang luar negeri yang menjerat, investasi asing yang tidak menguntungkan, dan peraturan perdagangan internasional yang tidak seimbang dan tidak adil.
Negara-negara Muslim yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari Aceh hingga Papua, dari Arab hingga Afrika, sengaja dijadikan lemah dan tergantung agar terus berfungsi sebagai pemasok bahan mentah murah sekaligus sebagai pasar untuk produk mahal dari negara-negara kapitalis yang maju. Inilah bentuk penindasan struktural yang harus segera ditangani. Sumber daya alam yang dianugerahkan Allah kepada negeri-negeri Muslim seharusnya menjadi berkah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi sumber bencana yang justru memperburuk kemiskinan dan ketergantungan.
Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan modern ini adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah melalui penerapak sistem Islam. Dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak didasarkan pada logika keuntungan kapitalis yang serakah, tetapi pada hukum syara' yang menjamin keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hanya negara yang berpegang pada akidah Islam sebagai dasar, sehingga kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya benar-benar berpihak pada kepentingan umat, bukan hanya segelintir kapitalis global.
Wallahu a'lam bishshawab.
Social Plugin