Ilustrasi Pinterest
Oleh: Ummu Amar Ma'ruf
(Aktivis Muslimah)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Peristiwa kerusakan alam telah tersebar ke berbagai wilayah di negara ini sejak awal tahun ini. Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat belum pulih. Kini, pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan Papua juga merasakan dampaknya. Di Kabupaten Nduga, Pegunungan Papua pada bulan November, puluhan orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor.
Ini tidak hanya fenomena alami. Fenomena alam ini dikarenakan oleh penyimpangan cuaca, lingkungan yang direkayasa, tidak adanya daya serap air, dan bendungan yang dulunya berfungsi tetapi sekarang tidak dapat menahan air. Kerusakan lingkungan telah ditemukan dari hulu hingga hilir.
Menurut data BNPB, Jawa Tengah mencatat jumlah banjir tertinggi, dengan 22 banjir dan 7 tanah longsor, menunjukkan kerentanan tinggi wilayah ini terhadap curah hujan ekstrem. Selama periode 1-25 Januari 2026, 128 wilayah terdampak banjir dan 15 tanah longsor dilaporkan di Indonesia.
Selain itu, Jawa Tengah dan Jawa Barat, provinsi-provinsi lain juga mencatat sejumlah besar kejadian serupa. Nusa Tenggara Barat mengalami 16 kejadian banjir, Banten mengalami 12 banjir dan 1 tanah longsor, dan Jawa Timur menghadapi 11 banjir dan 2 tanah longsor.
Distribusi kejadian banjir dan tanah longsor di berbagai provinsi menggambarkan tantangan struktural, mulai dari pengelolaan air, kondisi lingkungan, dan dinamika penggunaan lahan. (data.goodstats, 10 Feb 2026)
Terburuk di Cisarua telah mengakibatkan 94 kematian dari tanah longsor. Dengan 70 orang telah diidentifikasi dan 10 orang masih belum ditemukan. Hampir 4.000 personel SAR melakukan operasi pencarian selama minggu kedua. (Tempo, 5 Feb 2026)
Sistem yang Merusak Tatanan Kehidupan
Kebingungannya masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana menjadi penyebab utama banyaknya korban meninggal akibat banjir dan longsor. Mitigasi yang lemah, penanganan yang lamban, evakuasi yang lelet membuat situasi makin memburuk.
Bencana banjir dan longsor terjadi di ratusan daerah dalam satu bulan menjadi peringatan keras bahwa kerusakan alam akibat ulah manusia semakin meluas, terstruktur, sistematis dan masif. Masyarakat akhirnya hanya bisa pasrah setelah banyaknya kritikan dan aduan tentang kerusakan alam yang tak diindahkan.
Sitem yang berpihak pada oligarki yang serakah membuat Indonesia menjadi negara kedua terbesar dunia yang kehilangan hutannya setelah Brazil. Akibatnya, banjir besar yang dulu masih bisa diatasi oleh alam karena masih berfungsinya hutan penyangga, daerah aliran sungai, waduk dan bendungan, sekarang banjir menyebabkan longsor dan bandang.
Tanggung jawab pemerintah dalam tata kelola alam dan ruang hidup sangat buruk. Banyak tambang ilegal, perkebunan ilegal yang ternyata telah beroperasi lama tanpa sepengatahuan aparat. Ijin kelola tambang dan perkebunan kerap diberikan tanpa memperhatikan tata kelola wilayah yang sesuai dengan aturan.
Monopoli area hutan yang semula berfungsi sebagai kawasan penyangga kini beralih fungsi menjadi hutan industri dan kebun sawit. Penguasaan wilayah oleh oligarki menjadi penyebab dominan banjir dan longsor.
Sistem kapitalisme-demokrasi telah merusak tatanan kehidupan dan menenggelamkan harapan rakyat akan kesejahteraan dan keamanan. Di mana menjadikan SDA yang seharusnya dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berubah menjadi kemakmuran para elite oligarki kapitalis yang menguasai hampir seluruh kebutuhan hidup rakyat.
Alhasil, rlakyat yang paling merasakan dampak kerusakan alam sementara mereka mengambil keuntungan besar bahkan tanpa membayar pajak dan cukai hinga bertahun tahun. Negara ini begitu lemah dan tak berdaya dihadapan konglomerat raksasa. Dengan ijin tambang dan kelola wilayah hingga kontrak kerja mencapai puluhan tahun membuat sistem ini berhasil mengeruk SDA hingga merusak kawasan sekitarnya.
Syariat Islam Menjaga Manusia dari Kebinasaan
Curah hujan yang melimpah seharusnya menjadi berkah takkala lingkungan berfungsi sebagaimana mestinya. Sungai, bukit, lembah, hutan, tambang, dan seluruh SDA diciptakan Allah untuk kemanfaatan hidup bagi manusia, bukan mendatangkan kerusakan. Namun saat ini yang terjadi sebaliknya. Alam memangsa manusia karena kehilangan fungsi alaminya. Padahal Allah SWT dengan jelas memberikan kabar gembira pada kita hambaNya,
Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Adz-Dzikr (Lauh Mahfuzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang shalih. (TQS. Al-anbiya ayat 105).
Manusia sebagai khalifah fil ardh (pemimpin dibumi) bertanggung jawab dalam mengelola alam sesuai panduan syariat untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan tata kelola wilayah yang tepat, pengaturan kebijakan pengelolaan alam yang benar dan seimbang maka ekosistem akan terjaga dan mampu mencegah terjadinya bencana.
Pengelolaan alam yang melanggar syariat akan mendatangkan bencana. Seperti eksplorasi dan ekploitasi besar-besaran membuat hilangnya kawasan resapan air, pengalihan tanggung jawab negara dalam mengelola SDA kepada asing, penggundulan kawasan satwa tempat habitat hewan dan ekosistem, membuat hilangnya keseimbangan alam sehingga merusak kehidupan.
Kebijakan pengelolaan alam dan ruang hidup yang bersandar pada paradigma kapitalisme sekuler harus dirubah dengan paradigma syariat Islam. Syariat Islam memiliki seperangkat aturan yang terbukti mampu menjaga manusia dari kebinasaan mulai dari paradigma kepemimpinan meriayah (memelihara) dan menjaga manusia serta mengatasi dari musibah tanpa mengorbankan banyak pihak demi keuntungan materi semata.
Semua aparat yang diangkat sebagai pelayan rakyat bertugas sebagai pelaksana hukum hukum Islam agar tegak dan terlaksana tanpa memihak. Ini lahir karena ketaqwaan individu yang kuat mampu mencegah pejabat menjual sumber daya alam kepada asing demi keuntungan pribadi.
Kontrol masyarakat pada sistem Islam yakni khilafah juga sangat kuat terbukti yang terjadi pada zaman dulu ketika gempa melanda Madinah, Khalifah Umar bertanya pada rakyatnya "maksiat apa yang kalian lakukan? "Seketika para sahabat dan rakyat diajak bertaubat kepada Allah agar bencana yang lebih besar tidak terjadi. Ini juga sebagai mitigasi dari bencana yang lebih besar.
Adapun pengaturan negara sebagai central kekuasaan merupakan hal pokok yang mesti hadir. Jangan sampai negara tidak mampu menindak mafia perusak alam dengan dalih kerjasama, investasi yang merusak alam.
Negara dalam Islam mengutamakan kemaslahatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksana syariat sebagai kedaulatan tertinggi.
Wallahu a'lam
Social Plugin