Ancaman Lost Generation di Tengah Lingkaran Setan Kebijakan


Ilustrasi Pinterest
Septa Anitawati, S.I.P.
Founder Sekolah Tahfizh Khoiru Ummah dan Alumnus FISIPOL UGM

MediaMuslim.my.id, Opini — Mengulas sekilas realitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini meliputi Sumatera, Kalimantan dan Papua. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemantauan Kementerian Kehutanan (SiPongi) hingga November 2026.
Wilayah Sumatera meliputi, Sumatera Selatan, Jambi, Riau dan Lampung. 

Sementara wilayah Kalimantan mencakup, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Di Papua, sebaran wilayah terdampak karhutla adalah yang terluas dibandingkan Sumatera dan Kalimantan. Yakni, daerah Papua Selatan dan Papua Tengah. Papua Selatan menjadi salah satu titik terpanas dan tertutup kabut tebal. 

Sampai-sampai di tiga wilayah tersebut, yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua terganggu jarak pandang penerbangannya. Hingga delay dan cancel. 
Pendidikan dan mata pencaharian pun ikut terusik karena begitu tebal asap di luar. Sehingga banyak sekolah harus diliburkan. 

Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi warga setempat pun tak bisa dihindari. Bahkan menimpa bayi, dan balita yang masih rentan. Hingga mengancam lost generation jika hal ini dibiarkan. 
BNPB mencatat 887 titik hotspot di Indonesia periode 10 November 2026. Sementara itu, Kemenkes mencatat 425.167 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak hingga 5 November 2026 (https://share.google/UPCjjnQP22yOj6FlR/10/11/2026) 

Analisis Problematis

Kasus karhutla tak hanya terjadi pada tahun ini. Namun telah berulang kali terjadi. Mengapa? 
Pertama, Karhutla terutama yang terjadi di Papua, telah membongkar wajah asli sistem kepemimpinan Demokrasi-Kapitalisme yang dilahirkan oleh Sekulerisme. 
Fenomena ini juga tidak cukup dipandang sebagai persoalan individu atau konflik antar elite semata. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap sistem politik Demokrasi yang menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan hari ini. Apakah mekanisme demokrasi beserta praktik pembagian dan pengawasan kekuasaannya benar-benar mampu memastikan negara menjalankan fungsi perlindungan dan pengurusan rakyat?

Kedua, rakyat selalu dipaksa menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan. 

Ketiga, terjadinya lingkaran setan kebijakan. Jangan berhenti pada pergantian orang saja. Selama relasi kuasa, insentif ekonomi, dan sistem ijin lahan membebankan biaya ekologis pada rakyat, krisis ini akan terus berulang. Sistem Kepemimpinan Demokrasi-Kapitalisme yang dilandasi oleh Sekulerisme, tak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Jika kita ingin hidup nyaman dan bahagia, ganti sistem IsIam sebagai satu-satunya langkah konkret. 

Solusi Konstrukstif dan Komprehensif

Setidaknya terdapat tiga hal penting dalam menyelesaikan problem secara konstruktif dan komprehensif sebagai berikut. 
Pertama, dari mana hukum bersumber. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 40. Inilah hukmu illaa lillaah. Sesungguhnya yang berwenang menentukan hukum, benar-salah, baik-buruk, boleh-tidak boleh, halal-haram, hanyalah Allah. 
Ketentuan ini hanya ada pada sistem Politik IsIam. Bukan sistem yang lain. 

Kedua, terdapat lima pilar penanganan negara dengan sistem IsIam Khilafah. Pilar pertama, tindakan pencegahan secara total. Yakni, pemetaan rawan api dan pelarangan pengeringan gambut. Pilar kedua, hukuman diberikan kepada siapapun yang melanggar aturan, tanpa pandang bulu. Termasuk para pemodal atau kapital terbesar yang merusak lahan. Pilar ketiga, negara memberikan jaminan kesehatan pada korban. Yaitu, memberikan akses penuh layanan medis, obat-obatan dan tempat evakuasi yang aman. 

Pilar keempat, kepastian kelangsungan pendidikan. Tidak ada kata libur ataupun daring. Belajar tak pernah putus meski dalam kondisi darurat sekalipun. 
Pilar kelima, restorasi ekologis. Yakni, pemulihan ekosistem sebagai kewajiban mutlak bagi negara. 
Negara Khilafah bertindak cepat, sebelum rakyat menjadi korban. 

Inilah gambaran Sistem Politik Islam sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) jelas berbeda dengan sistem Demokrasi-Kapitalisme yang dilahirkan oleh Sekulerisme.
Demikian solusi tuntas lost generation akibat karhutla tidak akan bisa diselesaikan tanpa dukungan sistem yang ideal. Baik ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara secara sinergis terintegrasi. 

Ketakwaan individu meniscayakan keimanan sebagai landasan berpikir dan bersikap. Sehingga menghasilkan kepribadian Islam yang akan menggeser Sekulerisme sebagai paham yang menyingkirkan agama dari kehidupan. 
Kontrol masyarakat meniscayakan amar makruf nahi munkar. Sehingga budaya muhasabah untuk meluruskan masyarakat agar senantiasa sesuai dengan tatanan kehidupan Islam terpelihara. 
Berikutnya, di pundak negaralah sistem Politik IsIam dilaksanakan secara sempurna. Sesuai titah Sang Pencipta sekaligus Sang Pengatur dunia dan seisinya. 
Wallahu a'lam bish-shawab.