Ilustrasi Pinterest
Oleh : Linda Maulidia, S.Si
MediaMuslim.my.id, Opini — Kabar memilukan mewarnai berjalannya Program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan menjadi ikhtiar negara untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia. Dalam rentang 1 - 3 September 2026, kasus dugaan keracunan massal MBG terjadi secara beruntun di beberapa daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, hingga Tana Toraja. Dalam waktu 3 hari, jumlah korban dilaporkan mencapai sekitar 2.000 orang mayoritas anak sekolah dan santri. (bbc.com, 11/9/2026)
Data surveilans Kementerian Kesehatan yang disampaikan pada rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat puluhan ribu orang telah terdampak dugaan keracunan terkait MBG. Ini semestinya menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan. Bukan semata-mata untuk keberhasilan program pemerintah, namun lebih kepada keselamatan manusia terutama anak-anak yang menerima manfaat.
Menanggapi berbagai kasus yang terjadi, Kepala BGN Sudaryono menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait waktu konsumsi dan penyimpanan makanan, selain juga diakui adanya SPPG yang kapasitas dapurnya tidak sebanding dengan jumlah makanan yang harus disiapkan. (kumparan.com, 4/9/2026)
Memang benar bahwa terkait pelanggaran SOP tidak boleh disepelekan. Hanya saja, kasus yang terjadi sudah berulang kali di banyak daerah yang berbeda dengan jumlah korban yang banyak. Maka tentu saja masalahnya bukan hanya perkara SOP, namun merupakan persoalan sistemik yang direduksi menjadi kesalahan teknis.di tingkat dapur.
Tak dapat dipungkiri pula bahwa menjadi masalah sistemis ketika penyelenggaraan program publik membuka ruang bagi kepentingan investasi, keuntungan, dan relasi kemitraan, maka selalu ada potensi benturan antara orientasi pelayanan rakyat dan orientasi mendapatkan keuntungan. Ketika orientasi keuntungan mulai masuk, tentu perkara yang berkaitan dengan bagaimana menekan biaya, memperbesar kapasitas hingga mendapat keuntungan akan senantiasa menjadi poin penting.
Inilah konsekuensi logis dari penerapan sistem kepatalisme sekuler, yang selalu menjadikan keuntungan ekonomi sebagai sasaran. Ruh bisnis sangat kental dirasakan dalam pengurusan berbagai kebutuhan masyarakat. Ketakwaan yang jauh dari benak para pengurus umat ini karena berpijak pada paham sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) membuat para penguasa tidak takut untuk mengabaikan kepentingan masyarakat. Sungguh berbahaya sistem kehidupan yang rusak dan merusak ini.
Islam Menempatkan Negara sebagai Pengurus Rakyat
Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai posisi negara dalam mengurus kebutuhan rakyat. Rasulullah Saw bersabda: “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan, melainkan amanah untuk mengurus manusia. Karena itu, dalam sistem Islam, negara tidak boleh menjadikan pelayanan kebutuhan dasar rakyat sebagai ladang bisnis. Penguasa dan seluruh aparatnya harus memiliki mindset sebagai pelayan dan pengurus rakyat, bukan sekadar regulator yang menyerahkan pelaksanaan kebutuhan publik kepada mekanisme bisnis.
Dalam Islam, jaminan negara terhadap kebutuhan pangan ini adalah hal yang utama. Sebagaimana apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khathab pernah memanggul sendiri bahan makanan bahkan memasaknya sendiri untuk warganya yang kelaparan karena takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Mekanisme praktis untuk menjamin kesejahteraan Rakyat tersebut dipadukan antara pendekatan individual dan komunal. Negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif termasuk membuka berbagai lapangan kerja seluas-luasnya kepada para ayah dan wali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bertumpu pada sektor ekonomi riil dan mengatur soal konsep kepemilikan.
Bagi mereka yang lemah akan ditopang oleh masyarakat yang kental dengan spirit sosial dan amar ma’ruf nahi mungkar bahkan ditopang oleh negara yang siap merangkul dan mengangkat mereka dari penderitaan. Di sisi lain, negara memiliki pendapatan dari berbagai sumber seperti kharaj, fai, ghanimah. Ditambah kekayaan alam seperti minyak, batubara, emas, dan lain-lain sehingga kas negara bisa tetap stabil dengan pemasukan tersebut. Sehingga tiap masyarakat tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka, negarapum akan menjalankan mekanisme terbaik tanpa orientasi materi. Wallahua'lam
Social Plugin