Ilustrasi Pinterest
Agnes (Pemerhati Generasi)
MediaMuslim.my.id, Opini — Sistem pernafasan pada balita dan anak-anak yang masih rentan, menjadi salah satu pemicu penyakit ISPA, saat Karhutla tak tertangani dengan baik. Kabut asap yang sangat pekat juga membahayakan kesehatan ibu hamil dan menyusui.
Dalam banyak kondisi, perempuan selalu menjadi pejuang di garda terdepan. Tak terkecuali di wilayah yang terdampak kabut asap seperti di Kalimantan Selatan. Peluang pekerjaan yang menjadi mata pencaharian kepala keluarga terenggut akibat lumpuhnya pendistribusian komoditas yang menjadi keperluan sehari-hari.
Di tengah situasi yang tidak menentu, pemadaman listrik oleh PLN guna mengantisipasi konsleting dan kelangkaan air bersih juga menjadi masalah yang serius. Potensi munculnya masalah kesehatan yang lain seperti gangguan reproduksi pada perempuan dan ibu hamil, membuat perempuan menanggung beban fisik dan beban mental yang cukup berat. Harus bersabar melakukan perawatan intensif di rumah saat ada anggota keluarga yang sakit, serta harus menguatkan fisik diri sendiri agar tak ikut tumbang, dalam keterbatasan.
Melihat kondisi warga terdampak, Pemerintah dinilai sangat lambat dalam menentukan sikap. Menunda-nunda status Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi status Bencana Nasional membuat segenap jajaran pemerintah tak bisa melakukan prosedur pemadaman yang memadai.
Para penggiat lingkungan pun geram. Mereka bahu membahu mengumpulkan donasi agar ketersediaan bahan pemadam bisa segera dialokasikan pada titik-titik Karhutla. Namun demikian, hal ini tidak dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Keterbatasan alat dan relawan, hanya bisa menjangkau wilayah terluar, tidak bisa menembus titik pusat kebakaran.
Kebakaran hutan dan lahan ini memang terasa seperti agenda tahunan yang pasti terjadi tiap tahunnya, dengan dalih perluasan lahan yang bisa dikontrol dan diawasi oleh Pemerintah. Namun kali ini berbeda, kebakaran tak terbendung, warga lelah merasakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang timpang. Dari sini kita bisa melihat bahwa solusi Karhutla tidak akan pernah dimulai dari hulu, hanya berkutat pada hilir saja.
Berpihak pada Siapa?
Sungguh ironi, pembukaan lahan secara terstruktur dan masif ini, mengabaikan kelestarian jenis flora dan fauna yang hidup didalamnya. Hewan-hewan buas yang dengan fitrah mereka beerada ditempat yang jauh dari manusia, kini mereka harus merangsek ke daerah perkotaan demi menyelamatkan diri. Berbagai dokumentasi foto dan video yang beredar luas juga menampilkan banyak hewan liar yang mati terpanggang. Keberpihakan pada para pemodal serta acuhnya pada kesehatan rakyatnya sendiri, seharusnya membuat kita sadar, bahwa kita berada dalam naungan sistem kapitalis.
Lagi-lagi perempuan seolah menjadi tumbal akan keserakahan penguasa. Pemerintah berlepas tangan akan tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan kesehatan, terutama bagi balita dan anak-anak. Siapa lagi yang akan merawat mereka jika bukan Ibunya?
Seorang Ibu dihadapkan pada konsekuensi hidup, dimana pemangku kebijakan tidak hadir secara layak dan utuh untuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Perempuan seringkali dipaksa untuk keluar dari fitrahnya, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, merawat anak, mereka juga harus bekerja agar dapat menambal berbagai macam kebutuhan yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah terutama pada kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan yang tak kunjung reda.
Solusi praktis yang ditawarkan oleh Pemerintah seperti bom yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa seseorang. Himbauan memakai masker tidak serta merta membuat masyarakat kebal akan efek asap yang mereka hirup. Adapun ide untuk tetap berada di rumah, tidaklah efektif menangkal komplikasi penyakit yang ditimbulkan akibat Karhutla. Pemangku kebijakan bisa dikatakan melakukan pembiaran atas musibah yang sedang terjadi. Mereka tidak merasakan langsung dampaknya, hingga sekedar memunculkan empati dari hati mereka pun tak bisa diharapkan.
Mirisnya, menangani Kebakaran Hutan dan Lahan yang sangat luas, hanya dipandang sebagai mainan yang bisa dipadamkan dengan beberapa selang pasukan damkar.
Solusi Islam
Islam datang memberikan sudut pandang yang mencerahkan bagi seluruh aspek permasalahan kehidupan. Melarang setiap bentuk perbuatan yang dapat membahayakan makhluk, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Bahkan Islam membagi kepemilikan dengan sangat presisi. Hutan, termasuk wilayah kepemilikan yang tidak boleh dikuasai secara personal. Larangan ini pasti mempunyai maslahat bagi seluruh elemen yang berada dalam wilayah kekuasaan suatu negara. Oleh karenanya, hutan wajib dikelola oleh Negara, dimana hasil hari pengelolaan tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Sebagai Khalifah yg Allah tunjuk di bumi, sudah sepatutnya manusia yg ditunjuk sebagai pemimpin mempunyai kesadaran untuk mengaplikasikan aturan-aturan demi kesejahteraan hidup rakyatnya.
Apa yang menjadi beban negara, kini beralih ke pundak-pundak pribadi, dan perempuan lah yang paling terlihat menanggung beban tersebut.
Dalam sistem kepemimpinan Islam, Negara berperan sebagai pelindung, atau yang biasa kita kenal dg istilah "Junnah". Negara juga berperan sebagai pengurus (raa'in). Menyediakan fasilitas medis yang memadai, memastikan kebutuhan dasar hidup dg harga yang murah bahkan gratis, serta sanitasi yang layak agar perempuan mampu menjalankan peran mereka dengan baik tanpa terlilit beban pikiran yang menguras emosi dan mental, terutama saat bencana terjadi seperti Karhutla yg saat ini mengancam stabilitas, khususnya rakyat Pulau Kalimantan.
Jaminan keamanan tidak boleh berhenti hanya pada saat ini saja. Namun juga harus mampu menjaga kelestariannya untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang. Menurut perspektif Islam, seorang pemimpin wajib menegakkan hukum yang adil! Memberikan saksi yang tegas kepada oknum yang terbukti melakukan perusakan lingkungan, termasuk pembakaran hutan. Serta berani mencabut izin eksplorasi hutan yang tak terkendali.
Wallahu alam bi shawwab
Social Plugin